Sudah Usulkan 2.898 Pelaku Usaha, Pendaftaran BPUM Masih Cukup Terbuka

Di Posting Oleh madiuntoday

25 Agustus 2020

MADIUN – Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dari pemerintah pusat memang sudah berjalan. Bahkan, tahap pertama program tersebut sudah mulai pencairan. Kendati begitu, pendaftaran masih dibuka selama kuota masih tersedia. Artinya, pelaku usaha mikro masih berkesempatan mendapatkan bantuan Rp 2,4 juta dari pemerintah pusat tersebut.

‘’Sampai saat ini kita sudah mengusulkan 2.898 pelaku usaha mikro di Kota Madiun. Verifikasi masih dan terus berjalan,’’ kata Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi dan Usaha Mikro (DPMPTSPKUM) Kota Madiun Harum Kusumawati, Selasa (25/8).

Bahkan, lanjut Harum, duit 2,4 juta itu sudah dikirimkan ke rekening 762 pelaku usaha di Kota Madiun pada pengajuan di tahap pertama lalu. Namun, informasi yang dia dapat dari pihak bank penyalur, duit tersebut masih dibekukan menunggu kelengkapan persyaratan calon penerima. Harum menambahkan pencairan tahap kedua dijadwalkan akhir Agustus ini. Karenanya, proses verifikasi terus berjalan.

Bagi yang belum, pendaftaran masih dibuka. Pemerintah Kota Madiun menyediakan link form pendaftaran khusus. Link dapat diakses pada

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd50yrPwJfSxLJ7F-jAW9cIksndW_eWdF-mplLA_SBEeNsikg/viewform

Pelaku usaha tinggal mengisi data sesuai pertanyaan yang tertera. Mulai NIK, nama dan alamat hingga jenis usaha. Pendaftaran melalui form secara online tersebut bakal ditutup 27 Agustus besok. Artinya, masih ada waktu. Bagi masyarakat yang bingung bisa datang ke kantor DPMPTSPKUM di Jalan DI Panjaitan.

‘’Pengusulan ke pemerintah pusat masih sampai minggu kedua September nanti dengan catatan kuota 12 juta penerima yang ditetapkan belum terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi, pengusulan bisa ditutup lebih awal. Makanya, kami mendorong pelaku usaha mikro di Kota Madiun untuk segera melakukan pendaftaran,’’ tegasnya.

Namun, bukan berarti secara langsung mendapatkan bantuan tersebut saat sudah mendaftar. Usulan yang masuk masih akan dilakukan verifikasi. Pun, verifikasi juga berjenjang. Verifikasi pertama dilakukan pihak bank penyalur. Petugas bank bakal mendatangi alamat tersebut untuk memastikan usaha yang dimaksud benar adanya. Selain itu, juga memeriksa kesesuain dengan data yang diusulkan. Data hasil verifikasi lantas dikirim ke pemerintah pusat. Di tingkat pusat dilakukan verifikasi lanjutan.

‘’Jadi semuanya tergantung pusat. Pemerintah daerah hanya sebatas mengusulkan. Verifikasi dilakukan pihak bank dan pemerintah pusat,’’ jelasnya.

Kriteria usaha mikro dapat dilihat dalam form pendaftaran tersebut. Sekedar informasi, usaha mikro ini tidak berpenghasilan melebihi Rp 300 juta dalam setahun, tidak memiliki aset atau kekayaan lebih dari Rp 50 juta. Selain itu, tidak sedang memiliki kredit pinjaman di bank seperti KUR dan lainnya. (ws hendro/agi/madiuntoday)

Artikel Terkait

Don`t copy text!