Program RTLH Tetap Berjalan, Rehab 115 Rumah Mulai Dikerjakan

Di Posting Oleh madiuntoday

18 September 2020

MADIUN – Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun anggaran 2020 mulai dijalankan. Setidaknya, terdapat 115 KK dalam program RTLH tahun ini. program bantuan rehab rumah bagi warga kurang mampu tersebut tetap berjalan biarpun dalam masa pandemi Covid-19.

‘’Tahun ini ada 115 penerima bantua RTLH hasil usulan 2019. Saat ini rata-rata baru mulai pengerjaan,’’ kata Kasi Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun Concon Kencono di sela monitoring pembangunan RTLH di Kelurahan Pangonganan, Jumat (18/9).

Setiap rumah tersebut mendapatkan bantuan rehab sebesar Rp 10 juta. Rata-rata, rehab berupa bagian atap. Namun, ada juga bagian dinding. Selain RTLH, program jambanisasi juga tengah berjalan saat ini. Bahkan, sejumlah pekerjaan baru dapat dimulai karena petugas mengerjakan jambanisasi terlebih dahulu.

‘’Pencairan anggarannya baru tanggal 9 kemarin. Untuk pencairan memang sedikit molor karena pandemi ini. Biasanya program sudah mulai berjalan pada Juli,’’ terangnya sembari menyebut ada 38 program jambanisasi.

Program RTLH dan jambanisasi, lanjutnya, berangkat dari usulan masyarakat pada 2019 lalu. Concon mengaku usulan lebih banyk dari yang terealisasikan. Beberapa lainnya terpaksa tercoret dari daftar saat verifikasi. Program RTLH tak hanya rumah yang benar-benar tak layak. Namun, pemilik rumah yang diusulkan juga harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

‘’Usulan dimulai dari RT, kemudian dilanjutkan ke kelurahan melalui Musrenbangkel dan Musrenbang tingkat kota. Selain itu, juga diverifikasi berdasar DTKS. Usulan yang tak masuk DTKS otomatis tercoret,’’ jelasnya.

Masyarakat, kata dia, masih bisa mengusulkan agar masuk DTKS Kementerian Sosial tersebut. Masyarakat cukup meminta untuk diusulkan melalui kelurahan masing-masing. Kelurahan bakal meneruskan ke Dinas Sosial PP dan PA Kota Madiun untuk diteruskan ke Kementerian Sosial. Namun, tentu bakal dilakukan verifikasi. Concon menambahkan DTKS biasanya dilakukan update data setiap enam bulan sekali.

‘’Usulan memang banyak, tapi kalau tidak masuk DTKS tentu (program) tidak bisa diteruskan. Kami berharap masyarakat proaktif melakukan kepengurusan agar masuk DTKS terlebih dahulu,’’ pungkasnya. (dhevit/agi/madiuntoday)

Artikel Terkait

Don`t copy text!