UMK Madiun 2018 Diprediksi Naik Rp 131 Ribu, Ini Penjelasannya

MADIUN – Upah Minimum Kota (UMK) Madiun bakal bertambah tahun depan. Perhitungan penambahan upah minimum sudah mengemuka. Setidaknya, bakal bertambah sekitar Rp 131.477 ribu. Itungan bukan sembarangan. Namun, berdasar PP 78/2015 tentang pengupahan.

”Kalau mengacu aturan, penambahan dihitung dari besaran UMK tahun berjalan dikalikan besaran inflasi ditambah produk domestik bruto (PDB),” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun Suyoto Harjo Wiyono, Senin (30/10).

UMK Madiun, kata dia, sebesar Rp 1,5 juta saat ini. Sedang, besaran inflasi 3,72 persen dan PDB sebesar 4,77 persen. Jika dikalikan muncul besaran penambahan UMK sebesar Rp 131 ribu. Berarti, UMK Madiun tahun depan diprediksi sebesar Rp 1,6 juta lebih. Suyoto menyebut itungan baru mengacu aturan yang berlaku. Artinya, belum final. Besaran penambahan UMK masih cukup mungkin berubah jika terdapat aturan atau kebijakan baru. Pun, besaran belum dilakukan pembahasan lebih lanjut.

”Ini masih akan dilakukan survei di lapangan dan rapat pleno dengan dewan pengupahan. Baru setelahnya kami usulkan ke gubernur. Jadi prosesnya masih panjang,” terangnya.

Besaran UMK tidak bisa diputuskan sepihak. Bahkan, besaran inflasi dan PDB juga berdasar survei Badan Pusat Statistik (BPS) setempat. Artinya, bukan data asal-asalan. Suyoto tak membantah sering terjadi tarik ulur terkait besaran UMK. Namun, kembali lagi putusan ada di tangan gubernur. Pihaknya, hanya dapat mengusulkan. Termasuk usulan dari masyarakat.

”Usulan dari masyarakat pastinya kami tampung dan akan menjadi bahan pembahasan penentuan besaran UMK yang akan diusulkan ke gubernur,” tegasnya.

Suyoto menambahkan, pelaksanaan UMK di Kota Madiun cukup tertib. Dia mengaku belum ada pengaduhan karyawan dari 673 perusahaan di Kota Pecel sepanjang tahun ini. Namun, itu belum menjamin sistem penggajian perusahaan telah sesuai aturan. Pihaknya bakal melakukan survei. Dia berharap masyarakat aktif. Segera melaporkan jika terdapat perusahaan yang memberikan upah dibawah UMK.

”Akan kami beri peringatan. Kalau tidak digubris bisa sampai penutupan usaha,” tegasnya.

Sementara itu, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) wilayah Kota Madiun berharap UMK Kota Madiun tembus Rp 2,7 juta tahun depan. Harapan itu disampaikan langsung saat aksi unjuk raksa di depan Gedung DPRD setempat, Senin (30/10). Besaran Rp 2,7 juta dinilai sesuai taraf hidup layak pekerja di wilayah Kota Madiun. Selain itu, mereka juga menuntut pencabutan PP 78/2015 tentang pengupahan lantaran tidak sesuai dengan UUD 1945. Alasannya, upah harus ditentukan dari taraf hidup layak bukan berdasar inflasi.

”Permenaker 36/2016 tentang magang juga harus dihapus karena tidak berpihak pada buruh,” ungkap Aris Budiono, koordinator aksi.

Satu lagi guys. Stop beli rokok ilegal ya. Yaitu, rokok tanpa pita cukai alias polos, berpita cukai palsu atau berpita cukai rokok lain. Kenapa guys? Karena sebagian anggaran dari cukai tembakau dimanfaatkan untuk masyarakat. Semakin besar dana cukai, semakin besar pula manfaat yang dirasakan masyarakat. So, stop beli rokok ilegal ya.

Mungkin Anda juga menyukai