MADIUN – Setiap pekerjaan ada resikonya. Mulai sekedar cidera ringan hingga yang berujung kematian. Tak heran, setiap karyawan wajib mendapat jaminan atas segala resiko tersebut. Bahkan, perusahaan yang tidak mengikutsertakan karyawannya dalam jaminan sosial ketenagakerjaan dapat berujung perkara.

‘’Setiap orang pastinya tidak mengharapkan adanya resiko dalam bekerja. Tetapi resiko bisa datang kapan saja. Tidak ada salahnya nyicil ayem dulu,’’ kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Madiun Suyoto Harjo Wiyono, Kamis (15/2).

Pihaknya sengaja mengundang pemilik usaha beserta karyawannya terkait jaminan ketenagakerjaan tersebut, kemarin (14/2). Pelaku usaha diharap memahami kewajiban yang harus diberikan kepada karyawan. Sebaliknya, karyawan juga memahami hak yang diperolehnya sesuai undang-undang.

‘’Kami mendatangkan petugas dari BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan serta petugas Kejaksaan yang memberikan pemahaman dari segi hukumnya,’’ imbuhnya sembari menyebut peserta mencapai 50 orang.

Sosialisasi, kata dia, penting dilakukan. Itu lantaran masih ada sejumlah perusahaan yang belum mengikutsertakan karyawannya dalam kedua jaminan sosial tersebut. Suyoto menyebut ada sekitar 20 persen dari total perusahaan di Kota Madiun yang terindikasi belum melaksanakan aturan itu. Suyoto menyebut ada sekitar 720 perusahaan yang terdaftar memiliki karyawan di Kota Madiun. Sebagian di antaranya ada yang sudah melaksanakan namun belum secara keseluruhan.

‘’Kami ingin setiap karyawan mendapat hak-haknya. Ini penting untuk berjaga-jaga dari resiko pekerjaan yang mungkin terjadi,’’ tegasnya.

Pihaknya tak ingin karyawan yang mengalami resiko pekerjaan hanya mendapat santuan ala kadarnya. Perusahaan biasanya hanya memberikan uang satunan saat karyawannya mengalami resiko pekerjaan. Sebaliknya, dengan tergabung dalam jaminan sosial, karyawan mendapatkan jaminan sosial sesuai aturan.

Suyoto mencontohkan saat karyawan meninggal dunia dalam bekerja, keluarga atau ahli waris bakal mendapatkan uang jaminan sebesar 48 kali gaji karyawan tersebut. Uang jaminan dibayarkan pihak BPJS. Artinya, pemilik usaha tidak perlu lagi menanggung uang jaminan tersebut. Namun, tidak dilarang untuk memberikan santunan.

Baca juga:   Mahasiswa Unipma Ajukan Software ke LPSE

‘’Banyak hak-hak yang seharusnya didapat. Karyawan harus memahaminya. Makanya sosialisasi terus kami lakukan,’’ terangnya.

Pihaknya tidak hanya mengundang pihak perusahaan dan karyawan. Petugasnya, juga turun langsung ke tempat usaha setiap harinya. Pendataan dilakukan. Mulai jumlah karyawan, karyawan yang belum diikutkan jaminan, hingga tingkat resiko pekerjaan.

Pemilik usaha bakal diberikan nota pembinaan. Pihaknya memberikan waktu sebulan untuk segera memenuhi setiap kewajiba perusahaan kepada karyawan. Jika dalam sebulan belum ada laporan, pihaknya bakal mendatangi kembali.

‘’Akan ada peringatan hingga denda jika perusahaan membandel. Bahkan, bisa sampai pencabutan izin usaha,’’ tegasnya sembari menyebut kesejahteraan karyawan wajib terjamin.

Nah itu guys, jika kamu karyawan suatu perusahaan, kalian wajib mendapatkan jaminan sosial. Paling tidak, jaminan kecelakaan kerja dan kesehatan. Bahkan, jika perusahaan tempat kalian bekerja tergolong besar, setiap karyawannya wajib mendapatkan jaminan pensiun dan hari tua.

Informasi lebih lanjut tentang sejumlah jaminan ini bisa kalian simak dalam postingan kami selanjutnya. Terus pantengin funpage madiuntoday ya guys. Banyak informasi menarik pastinya. Jaga terus kesehatan dan selalu patuhi aturan.

Patuhi juga aturan cukai. Ada tiga barang wajib cukai di tanah air. Yakni, hasil tembakau (rokok, cerutu, vapor, dll), etil alkohol, dan minuman mengandung etil alkohol. Pastikan ketiga barang tersebut menggunakan pita cukai asli saat diperjualbelikan. Pelanggaran atas cukai bisa berujung pidana. So, jadi pembeli yang bijak ya. (ws hendro, agi/diskominfo).