MADIUN – Tim yang terdiri dari Relawan Tagana Dinsos PPA Kota Madiun, personel Satpol PP, personel Kodim 0803 dan personel Polres Madiun Kota mengamankan lima orang gelandangan, pengemis dan penderita sakit jiwa yang berkeliaran di seputaran Kota Madiun dalam operasi gabungan yang dilaksanakan pada Kamis (22/2/2018).

Dalam operasi yang melibatkan sekitar 45 personel tersebut, tim menyusuri hampir seluruh jalan di Kota Madiun, terutama jalan-jalan protokol. Dari sejumlah titik, tim mendapatkan lima orang yang dicurigai penderita sakit jiwa dan gelandangan. Tidak ada perlawanan dari orang-orang yang diamankan tersebut. Seluruhnya kemudian diserahkan ke UPTD Loka Bina Karya Dinsos PP dan PA Kota Madiun untuk didata dan kemudian disalurkan ke tempat yang sesuai atau dibawa berobat.

Kasi Rehabsos Dinsos Kota Madiun Mahmudi yang memimpin operasi mengatakan, kepada orang-orang yang tertangkap operasi gabungan ini, pihaknya akan sgera melakukan pendataan dan identifikasi. Namun hal ini akan dilaksanakan secara bertahap sebab kondisi kejiwaan mereka tidak normal sehingga harus ada pendekatan tertentu.

“Kalau perlu kita rujuk ke dokter jiwa maka akan kita kirim ke RSJ Malang. Kemudian yang terdata sebagai warga Kota Madiun akan kita kembalikan ke keluarganya,” ujar Mahmudi usai operasi.

Operasi ini, lanjut Mahmudi, merupakan operasi rutin sebagai tindak lajut dari operasi-operasi sebelumnya yang hanya merupakan pendataan. Sebagian besar memang bukan warga Kota Madiun dan ada juga yang tidak memiliki identitas.

“Untuk warga luas Kota Madiun akan kita pulangkan setelah berkoordinasi dengan Dinsos di daerah lain,” terangnya.

Kanit Pamobvit Polres Madiun Kota Iptu Timbul menambahkan, operasi rutin ini menjadi upaya untuk menekan keberadaan gelandangan, pengemis, preman dan orang berpenyakit jiwa yang berkeliaran di Kota Madiun.

Baca juga:   Berbagi Sedekah

“Nantinya Dinsos yang akan melakukan pembinaan,” ungkapnya.

Iptu Timbul juga menerangkan bahwa operasi ini juga menjadi perhatian dari pimpinannya. Namun ia membantah operasi gabungan gepeng ini sebagai reaksi atas kejadian masuknya orang tak dikenal ke rumah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Madiun Sutoyo pada Rabu (21/2/2018). Ia juga menolak hal ini berkaitan dengan kejadian-kejadian di kota lain yang melibatkan orang gila sebagai pelakunya.

Ayo guys, kita turut Kota Madiun yang aman dan damai. Lalu, kita harus turut memberantas peredaran ilegal barang kena cukai. Sebab sebagian dana cukai kembali ke pemerintah daerah dengan nama DBH CHT atau Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau.

DBH CHT merupakan dana yang bersifat khusus dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan ke Pemerintah Daerah (Pemerintah provinsi ataupun Pemerintah Kabupaten/Kota) yang merupakan penghasil cukai hasil tembakau dan/atau penghasil tembakau.

Penggunaan DBH CHT diatur dengan ketentuan yang tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2017. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah tentang Prinsip Penggunaan. Paling sedikit 50 persen untuk mendanai program/kegiatan seperti peningkatan kualitas bahan baku; pembinaan industri; pembinaan lingkungan sosial; sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal. Sedangkan paling banyak 50 persen untuk mendanai program/kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.
(dhevit,dey/diskominfo)