MADIUN – Minat warga Kota Madiun untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri meningkat pada 2018 ini. Alasan kondisi ekonomi dan keutuhan rumah tangga menjadi alasan yang paling banyak diberikan oleh para calon TKI tersebut.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun Suyoto mengatakan, selama 2017 lalu terdapat 255 warga Kota Madiun yang berangkat ke luar negeri menjadi TKI. Tujuannya adalah negara-negara di Asia seperti Hongkong, Taiwan dan Malaysia.

“Kalau yang jadi tenaga informal, ya tiga negara itu pilihannya. Sebagian besar TKW, ya jadi asisten rumah tangga,” ungkap Suyoto, Jumat (23/2/2018).

Sebagian kecil TKI saja yang berangkat menuju Korea, Jepang dan Singapura. TKI yang menuju negara-negara ini umumnya adalah laki-laki dan berangkat sebagai tenaga formal profesional.

Terkait alasan keberangkatan, lanjut Sutoyo, paling banyak adalah soal kondisi ekonomi. Mereka ingin merantau ke negara tetangga karena kesulitan menaikkan taraf hidupnya di tanah air. Alasan terbanyak kedua adalah kondisi rumah tangga.

“Ada yang rumah tangganya retak, tidak rukun, lalu si istri pergi. Ya semacam pelarian begitu,” ujarnya.

Angka peminat, menurut Sutoyo tampak mengalami pertumbuhan. Sebab sampai pertengahan Februari saja sudah ada 35 orang yang mengajukan diri untuk berangkat ke luar negeri. “Biasanya tidak sebanyak ini. Entah kenapa, kita masih teliti kondisi ini,” kata Suyoto.

Baca juga:   T-50i Golden Eagle Lanud Iswahjudi Sukses Kawal Api Asian Games

Kepala Bidang Tenaga Kerja Disnaker Kota Madiun Varda Yuniati menambahkan, meskipun ada semangat besar untuk berangkat ke luar negeri sebagai TKI, calon TKI harus benar-benar teliti saat memilih PJTKI yang akan menyalurkan mereka sebagai tenaga kerja.

“Jangan sampai pakai yang tidak resmi, risikonya besar karena bisa jadi masuk ke negara orang secara ilegal. Konsekuensi hukumnya besar sekali,” ulasnya.

Satu lagi guys, jangan lupa ikut memerangi peredaran barang bercukai ilegal ya. Sebab, sebagian dana cukai yang disetor ke negara akan kembali ke daerah dengan nama Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BDH CHT).

DBH CHT merupakan dana yang bersifat khusus dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan ke Pemerintah Daerah (Pemerintah provinsi ataupun Pemerintah Kabupaten/Kota) yang merupakan penghasil cukai hasil tembakau dan/atau penghasil tembakau.

Penggunaan DBH CHT diatur dengan ketentuan yang tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2017. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah tentang Prinsip Penggunaan. Paling sedikit 50 persen untuk mendanai program/kegiatan seperti peningkatan kualitas bahan baku; pembinaan industri; pembinaan lingkungan sosial; sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal. Sedangkan paling banyak 50 persen untuk mendanai program/kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.
(dok,dey/diskominfo)