MADIUN – Keberadaan musyawarah perencanaan pemmbangunan (musrenbang) diyakini menjadi elemen penting dalam membangun wilayah yang ada. Hanya saja, intensitas partisipasinya bisa semakin ditingkatkan.

Harapan ini disampaikan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka (Unmer) Madiun Muhammad Imron. Menurutnya, saat ini tahapan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kota Madiun sudah cukup optimal dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Warga sudah bisa mengusulkan berbagai kegiatan yang dibutuhkannya dan sudah terdapat realisasi atau pelaksanaannya.

“Sudah ada tahapan dari grassroot (kalangan akar rumput, masyarakat) sehingga kita lihat sudah ada proses pembangunan bottom up. Ini penting agar pembangunan lebih mengena terhadap kebutuhan warga,” ujarnya Jumat (2/3/2018).

Menurut Imron, meski sudah ada keterlibatan, namun ada baiknya pembangunan yang partisipatoris ini semakin ditingkatkan. Sebab yang akan merasakan hasil dari pembangunan adalah masyarakat.

“Masyarakat sekarang sudah tahu kok mana yang kurang sehingga perlu ditingkatkan dan kalau yang sudah baik, bisa diusulkan untuk ditingkatkan. Intensitas keterlibatan mungkin bisa ditingkatkan,” ungkapnya.

Setelah proses pengusulan dan pembahasan dilakukan, maka masyarakat akan berada pada tahap berikutnya. Yaitu melakukan proses mengontrol dan mengawasi. Pengawasan ini wajib dilakukan agar pelaksanaan kegiatan yang berasal dari usulan warga sungguh-sungguh mengena dan bisa dirasakan manfaatnya bagi para pemberi usul dalam hal ini warga Kota Madiun.

Imron juga mengatakan, keterlibatan para akademisi dari kampus-kampus di Kota Madiun juga bisa ditingkatkan dalam perencanaan pembangunan ini. Kalau selama ini hanya bertemu satu kali saja dalam musrenbang tingkat kota, maka Imron menyarankan para akademisi termasuk para mahasiswanya bisa diajak berembug dalam lebih dari satu kali forum.

Baca juga:   Usai Natal dan Tahun Baru, Harga Telur dan Cabai Cenderung Turun

“Sehingga apa yang ada di kampus, apa yang dijadikan obyek penelitian, atau yang lainnya bisa menjadi bahan dalam melaksanakan pembangunan di Kota Madiun,” pungkas Imron.

Guys, pembangunan di kota ini adalah milik kita. Jangan ragu untuk memberikan usulan yang cerdas dan positif. Sebab, semuanya untuk kemajuan kita sendiri.

Selain itu, ayo guys kita turut memberantas peredaran ilegal barang kena cukai. Sebab sebagian dana cukai kembali ke pemerintah daerah. Namanya, DBH CHT atau Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau. DBH CHT merupakan dana yang bersifat khusus dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan ke Pemerintah Daerah (Pemerintah provinsi ataupun Pemerintah Kabupaten/Kota) yang merupakan penghasil cukai hasil tembakau dan/atau penghasil tembakau.

Penggunaan DBH CHT diatur dengan ketentuan yang tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2017. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah tentang Prinsip Penggunaan. Paling sedikit 50 persen untuk mendanai program/kegiatan seperti peningkatan kualitas bahan baku; pembinaan industri; pembinaan lingkungan sosial; sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal. Sedangkan paling banyak 50 persen untuk mendanai program/kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.

Karena cukai kembali ke kita untuk hal yang positif, maka jangan membeli rokok ilegal. Rokok ilegal adalah rokok tanpa pita cukai, dipasangi pita cukai palsu atau berpita cukai yang bukan peruntukannya. Mari menjadi pembeli bijak dengan menolak rokok ilegal.
(dhevit,dey/diskominfo)