MADIUN – Pilkada harus sejuk. Ini menjadi tanggung jawab bersama. Tak terkecuali Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai pelaksana. Setiap tahapan yang ditengah dilaksanakan wajib mengedepankan kesejukan dan kedamaian.

‘’KPUD memiliki tugas untuk mensosialisasikan pemilu. Kami tidak sekedar mensosialisasikan untuk mendongkrak partisipasi masyarakat. Tetapi juga bertanggungjawab berkontribusi menjaga kesejukan selama tahapan Pilkada,’’ kata Ketua KPUD Kota Madiun Sasongko, Senin (16/4/2018).

Sosialisasi, kata dia, selalu disisipi pentingnya menjaga Pilkada yang aman dan santun. Mulai tidak menggunakan isu sara maupun ujaran kebencian yang dapat menimbulkan keresahan. Selain itu, pihaknya juga mengedepankan netralitas. Memberikan perlakuan yang sama pada setiap pasangan calon (paslon). Salah satunya, terkait kampanye.

‘’Setiap paslon mendapatkan porsi yang sama. Mulai dari alat peraga kampanye (APK) hingga dalam bentuk kampanye yang lain,’’ terangnya.

Ukuran setiap APK disamakan. Pemasangan juga berada dalam satu tempat yang sama. Artinya, setiap masyarakat yang melihat langsung dapat melihat setiap paslon. Tidak ada yang dirugikan maupun diuntungkan. Begitu juga dengan desain. Terdapat aturan tersendiri. Mulai memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto pasangan calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Poitik dan atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

‘’APK tidak boleh bernada saling menyerang atau menyudutkan antar paslon. Ini juga berlaku bagi APK yang dikeluarkan masing-masing paslon,’’ tegasnya.

Baca juga:   PanglimaTNI Ingatkan Prajurit Tetap Jaga Netralitas

Tak heran, setiap APK yang dikeluarkan paslon maupun tim kampanye masing-masing wajib dilaporkan pihaknya. Desain maupun tulisan dalam APK harus diganti jika dinilai terdapat unsur yang melanggar. Pihaknya tidak akan mengeluarkan ijin pemasangan sebelum diganti. Tujuannya sama. Menjaga kesejukan dan kedamaian selama tahapan Pilkada.

‘’Semua harus masuk kepada kami terlebih dahulu. Tujuaanya, agar semua terkontrol,’’ ujarnya.

Bagaimana dengan APK liar diluar hal tersebut? Sasongko menyebut itu menjadi kewenangan Bawaslu Kota Madiun. APK bakal dicatat sebagai pelanggaran hingga sanksi pencopotan. Begitu juga kampanye di media sosial. Kesejukan dan kelancaran Pilkada memang tanggung jawab bersama. Termasuk masyarakat. Paling tidak turut menjaga dengan tidak mudah terprovokasi atau malah ikut-ikutan arus memprovokasi warga yang lain.

‘’Berbedaan dalam Pilkada itu hal yang biasa. Walau ada perbedaan dalam satu keluarga atau tetangga tidak perlu disikapi secara berlebihan,’’ ungkapnya. (ws hendro,agi/diskominfo).

Jaga terus kesehatan dan jangan racuni tubuhmu dengan narkoba, miras, serta rokok. Tapi bagi kalian yang merokok, jangan beli rokok yang illegal ya. Merugikan negara dan masyarakat. Sebagian dana cukai dari rokok legal dikembalikan kepada masyarakat. Salah satunya, untuk pelatihan keterampilan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. So, jadi pembeli yang bijak ya.