MADIUN – Seiring perkembangan ketenagakerjaan, masih ada saja masalah yang terjadi di lapangan. Terutama, terkait perlindungan pekerja melalui jaminan sosial. Untuk itu, Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun mengimbau kepada pengusaha untuk mendaftarkan jaminan sosial bagi karyawannya jika belum melakukannya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun Suyoto Harjo Wiyono menuturkan, pemerintah daerah berupaya memfasilitasi dan mendorong pengusaha untuk memberikan kesejahteraan kepada pekerja. ‘’Termasuk jaminan sosial untuk asuransi resiko tertentu,’’ ujarnya dalam kegiatan Bimbingan Teknis Jaminan Sosial dan Dialog Ketenagakerjaan di kantornya.

Dalam bimtek tersebut, Disnaker mengundang para pengusaha, perwakilan perusahaan, dan pegawai. Tujuannya, untuk menyamakan persepsi tentang perlindungan bagi tenaga sosial. Serta, mencari solusi permasalahan yang sering terjadi di lapangan.

Sebagai pemateri, Disnaker juga mengundang narasumber yang kompeten. Antara lain, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Madiun Edy Suryono dan Kepala Bidang perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Eviana Satriani.

Ada beberapa permasalahan yang dapat ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Antara lain, kecelakaan, sakit, hamil, bersalin, cacat, hari tua, hingga meninggal dunia. ‘’Terutama, permasalahannya disebabkan karena kecelakaan kerja,’’ ujar Eviana.

Baca juga:   Disnaker Fasilitasi Lulusan SMK Agar Cepat Kerja

Sementara itu, BPJS Kesehatan memiliki mekanisme lain untuk kecelakaan lalu lintas. Penanggung pertama bagi korban kecelakaan adalah Jasa Raharja. Dengan maksimal tanggungan Rp 20 juta. Jika lebih dari itu, maka BPJS sebagai penanggung kedua.

‘’Asal lapor polisi dulu, bisa ditanggung. Kalau tidak lapor, tidak dapat ditanggung Jasa Raharja maupun BPJS,’’ terangnya.

Lebih lanjut, Eviana menjelaskan bahwa tak hanya pekerja saja yang dapat ditanggung perusahaan melalui BPJS Kesehatan. Tetapi juga keluarganya. Maksimal, lima anggota dalam satu keluarga tersebut. Terdiri atas satu ayah, satu ibu, dan tiga anak. ‘’Karena itu jika ada kelahiran anggota keluarga baru, segera dilaporkan,’’ imbuhnya.

Meski demikian, ada beberapa kasus yang tidak dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Yakni, percobaan bunuh diri dan ketergantungan obat terlarang atau minuman keras. Apalagi, minuman oplosan. Selain itu juga perawatan kecantikan seperti pemasangan kawat gigi, operasi kulit, dan mendapatkan bayi tabung. (Dhevit, irs/madiuntoday)

Selalu jaga kesehatan dengan tidak mengkonsumsi narkoba, miras, dan rokok ilegal. Mulai rokok polos alias tanpa pita cukai. Atau, berpita cukai palsu dan berpita cukai rokok lain. Cukai merupakan salah satu pemasukan negara. Dengan membayar cukai sesuai aturan berarti turut berkontribusi pada negara dan masyarakat.