DBH CHT

DBH CHT adalah Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau, merupakan dana yang bersifat khusus dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan ke Pemerintah Daerah (Pemerintah provinsi ataupun Pemerintah Kabupaten/Kota) yang merupakan penghasil cukai hasil tembakau dan/atau penghasil tembakau.

Penggunaan DBH CHT diatur dengan ketentuan yang tertera dalam  PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28/PMK.07/2016. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah Pasal 2 tentang Prinsip Penggunaan.

  • Paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai program/kegiatan:
  1. peningkatan kualitas bahan baku;
  2. pembinaan industri;
  3. pembinaan lingkungan sosial;
  4. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
  5. pemberantasan barang kena cukai ilegal;
  • Paling banyak 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai program/kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.

Misalnya program yang sesuai kebutuhan daerah yang baru-baru ini dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Madiun. Mereka mendapat tambahan anggaran Rp 1,4 miliar dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT). Besaran anggaran digunakan untuk pengadaan lampu hemat energi LED.

Mengingat dana tersebut spesifik peruntukannya, diperlukan kehati-hatian dalam penganggarannya. Baik untuk nama kegiatan maupun peruntukan/penggunaannya. Mengapa demikian ?

Karena Pemerintah Pusat melalui Menteri Keuangan memberikan arahan rincian penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT) yang didasarkan Pasal 66A UU 39/2007 ayat (1). Arahan dimaksud secara spesifik dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Bagaimana konsekuensi daerah yang menerima dana DBH-CT namun dalam penganggaran maupun peruntukannya tidak sesuai dengan peraturan?

Apabila nama kegiatan tidak sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan dimaksud maka dalam pelaporannya diperlukan penyesuaian atau konversi nama kegiatan agar sesuai dengan yang tertuang dalam peraturan dimaksud. Seandainya kegaiatan tidak diakui sumber dananya dari DBH CHT, ya harus bersiap menggantikan dana atau anggaran yang terlanjur direalisasikan.