Dana Bagi Hasil Cukai Buat Apa Saja?

Di Posting Oleh madiuntoday

4 Desember 2017

MADIUN – Penerimaan negara dari cukai bisa digunakan untuk pembinaan industri sampai pemberantasan barang kena cukai ilegal dan juga mendanai program prioritas pemerintah di daerah-daerah.

Kasubsi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Bea Cukai Madiun Yugianto kepada Madiutoday.id, Senin (4/12/2017) mengatakan, dana yang bisa dipakai untuk hal-hal tersebut adalah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). DBH CHT adalah dana cukai yang dikembalikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah-pemerintah daerah. Besaran DBH CHT adalah 2 persen dari cukai yang diterima oleh negara.

Yugianto menerangkan, cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu. Ciri tersebut adalah konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Cukai dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan Republik Indonesia dengan penjualan pita cukai kepada para produsen barang kena cukai. Pita cukai dilekatkan pada barang kena cukai.

Apa saja sih ciri pita cukai legal? “Untuk rokok resmi ciri utamanya dilekati pita cukai. Lalu, pita cukai yang resmi atau yang sering disebut banderol ada hologramnya. Pita cukai diterbitkan oleh Perum Peruri (Percetakan Uang Republik Indonesia),” terang Yugianto

“Jadi cukai dipungut demi keadilan karena barang yang diproduksi punya dampak negatif,” ulas Yugianto.

Dalam ketentuan tentang cukai, yang disebut barang kena cukai adalah aetil alkohol atau etanol dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau. Hasil tembakau ini meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya.

Sementara itu, terkait penggunaan DBH CHToleh pemerintah daerah dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 28/PMK07/2016. Pedoman penggunaannya ada di pasal 2. Aturannya adalah paling sedikit 50 persen DBH CHT dimanfaatkan untuk mendanai program atau kegiatan terkait, peningkatan kualitas bahan baku; pembinaan industri; pembinaan lingkungan sosial; sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Lalu, paling banyak 50 persen untuk mendanai program atau kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Termasuk infrastruktur seperti bangunan rumah sakit untuk penderita penyakit akibat rokok, misalnya pembangunan RS paru.

Satu lagi guys, rokok ilegal adalah rokok tanpa pita cukai, dipasangi pita cukai palsu atau berpita cukai yang bukan peruntukannya. Bijaklah dalam membeli barang kena cukai dan pastikan bukan barang ilegal sebab dana cukainya ada yang dikembalikan ke masyarakat untuk membina lingkungan.

Artikel Terkait

Serahkan BRS, Kepala BPS: IPM Kota Madiun Naik 0,42 Poin

Serahkan BRS, Kepala BPS: IPM Kota Madiun Naik 0,42 Poin

MADIUN – Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kota Madiun masih cukup tinggi di Jawa Timur. IPM Kota Pendekar masih bertengger di tiga teratas. Pun, tercatat ada peningkatan 0,42 poin. IPM di angka 81,25 saat ini. Sementara IPM 2020 di angka 80,83. Hasil penghitungan...

Don`t copy text!