2018, Seluruh Warga Kota Madiun Sudah ‘Rekaman’ KTP Elektronik

Di Posting Oleh madiuntoday

14 Desember 2017

MADIUN – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Madiun menargetkan seluruh warga Kota Madiun yang sudah wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) telah melakukan perekaman data untuk KTP Elektroniknya.

Kepala Dinas Dukcapil Kota Madiun Nono Djati Kusumo mengatakan, hingga pertengahan Desember 2017 dinasnya telah mampu melakukan perekaman data KTP Elektronik untuk 92,36 persen warga wajib KTP. Data sementara di Dinas Dukcapil Kota Madiun menyebutkan, hingga awal Desember jumlah perekaman telah mencapai 147.940. Sedangkan jumlah warga wajib KTP adalah 160.164 orang.

“Jadi sudah 92,36 persen. Yang belum melakukan perekaman sekitar 4 ribu sampai lima ribu, yang lainnya sudah melakukan perekaman tapi datanya masih tercatat di pusat dan belum kembali ke kita (Dukcapil Kota Madiun),” ungkap Nono, Kamis (14/12/2017).

Nono mengatakan, selain itu, ada pula warga yang sudah melakukan perekaman data namun berganti status seperti meninggal atau pindah ke daerah lain. Dengan begitu seolah-olah ada yang sudah melakukan perekaman namun tidak diterbitkan di Kota Madiun.

Untuk warga wajib KTP yang belum melakukan perekaman, lanjut Nono, akan dilaksanakan perekaman pada 2018. “Seharusnya 2017 ini, tapi dengan beberapa hal belum bisa tuntas sehingga akan kita tuntaskan di 2018 nanti,” ujarnya.

Pada 2017 ini, berbagai upaya telah dilakukan Dinas Dukcapil untuk mencapai target perekaman datanya. Mulai dari mendatangi pelayanan keliling mendatangi kelurahan-kelurahan pada hari Sabtu dan Minggu serta mendatangi sekolah-sekolah yang memiliki siswa yang telah berusia wajib KTP.

“Tahun depan akan kita lakukan berbagai upaya juga untuk mencapai target 100 persen tuntas perekaman,” ungkap Nono.

Sementara itu data pendudukan terkait Pilkada Kota Madiun 2018, Nono mengatakan pihaknya sudah menyerahkannya ke KPU Kota Madiun. “Datanya sudah klir. Apalagi sifatnya kita kan hanya membantu KPU,” pungkas Nono.

Satu lagi guys, hindari membeli rokok ilegal. Rokok ilegal adalah rokok tanpa pita cukai, dipasangi pita cukai palsu atau berpita cukai yang bukan peruntukannya. Perlu diketahui, sebagian cukai yang terbayar dananya akan kembali ke daerah-daerah dengan nama Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT).

DBH-CHT bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan meningkatkan fasilitas kesehatan masyarakat sampai meningkatkan keterampilan kerja masyarakat dan untuk pembangunan infrastruktur. (wshendro,dey/diskominfo)

Artikel Terkait

Serahkan BRS, Kepala BPS: IPM Kota Madiun Naik 0,42 Poin

Serahkan BRS, Kepala BPS: IPM Kota Madiun Naik 0,42 Poin

MADIUN – Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kota Madiun masih cukup tinggi di Jawa Timur. IPM Kota Pendekar masih bertengger di tiga teratas. Pun, tercatat ada peningkatan 0,42 poin. IPM di angka 81,25 saat ini. Sementara IPM 2020 di angka 80,83. Hasil penghitungan...

Don`t copy text!