Pakai Sistem Lelang Cepat, Yakin Anggaran Segera Terserap

Di Posting Oleh madiuntoday

22 Desember 2017

MADIUN – Fitur Lelang Cepat yang terdapat dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) versi 4 diyakini akan mempercepat serapan anggaran atas APBD Kota Madiun yang telah diketok palu alias ditetapkan pada November lalu.

Kok begitu? Ya memang seperti itu sebab Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memang telah memunculkan fitur ini dan didukung Perpres yang segera ditandatangani oleh presiden. LKPP sendiri telah menerapkan sistem ini dan berhail melelang pengadaan barang dengan harga miliaran hanya dalam waktu 3-7 hari dan tidak perlu sampai 21 hari seperti lelang umum yang juga masih berlaku.

Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto, Jumat (22/12/2017) mengatakan, sistem yang pada Kamis (21/12/2017) lalu mulai disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait merupakan fitur yang memungkinkanlelang untuk pengadaan barang dan jasa bahkan sebelum tahun anggaran dalam sebuah APBD berjalan.

“Kalau untuk Kota Madiun saya rasa lelang cepat ini bisa diterapkan agar segera terjadi lelang-lelang yang diperlukan untuk pengadaan barang dan jasa. Dan OPD yang bersangkutan sudah mulai kita siapkan untuk itu (SPSE V 4),” ungkap Walikota Sugeng Rismiyanto.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Madiun Subakri mengatakan, pihaknya telah sangat siap untuk penerapan SPSE V 4 ini di tahun 2018 dan tahun-tahun mendatang.

“Untuk kelengkapan dan perlengkapan di kita (Diskominfo) sudah ada semua dan siap untuk menjalankan sistem ini. Nah, sekarang tinggal penyedia saja yang harus ikut bersiap,” kata Subakri.

Menurutnya, para penyedia barang dan jasa harus bisa menyiapkan berkas dan persyaratan secara digital atau online karena dalam SPSE V 4 ada SIKaP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia) yang berisi data-data dan dokumen penyedia barang dan jasa. Data ini berguna untuk bisa diundang mengikuti lelang untuk berbagai pengadaan yang diperlukan pemerintah.

“Mereka harus punya tim atau personel untuk mengatasi SIKaP ini. Jangan sampai mereka yang mampu malah tidak ikut lelang pengadaan hanya karena tidak ‘ngintip’ sistem kita (pemerintah),” ujarnya.

Ketua DPRD Kota Madiun Istono menyambut gembira hadirnya sistem yang bisa mempercepat pengadaan barang dan jasa ini. “Ini kemajuan dalam percepatan pelaksanaan program-program di 2018 mendatang. Saya yakin hal ini akan bisa mengoptimalkan program kerja dan pencapaian target-target yang ditentukan,” ungkap Istono.

Penyerapan anggaran juga diyakininya akan semakin cepat sehingga tidak terkesan lamban seperti yang selama ini terjadi. Apalagi sistem ini juga sudah aman dan tidak menabrak ketentuan yang ada.

“Yang tahun ini saja saya masih yakin bisa mencapai 80 persen. Kalau minggu ini masih 70 persen kurang, kita bisa sampai di angka itu,” pungkas Istono.

Itulah guys salah satu percepatan sistem kita dalam membangun negara. Satu lagi guys, hindari membeli rokok ilegal. Rokok ilegal adalah rokok tanpa pita cukai, dipasangi pita cukai palsu atau berpita cukai yang bukan peruntukannya. Cukai adalah pungutan negara untuk barang-barang tertentu yang memiliki dampak negatif bagi kehidupan.

Perlu diketahui, sebagian cukai yang terbayar dananya akan kembali ke daerah-daerah dengan nama Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT). DBH-CHT bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan meningkatkan fasilitas kesehatan masyarakat sampai meningkatkan keterampilan kerja masyarakat dan untuk pembangunan infrastruktur. (dey/diskominfo)

Artikel Terkait

Don`t copy text!