Mulai JKK Hingga JP, Ini 4 Hak Pekerja yang Wajib Dipenuhi Perusahaan

Di Posting Oleh madiuntoday

20 Februari 2018

MADIUN – Resiko pekerjaan datang secara tak terduga. Karena itu, pekerja wajib memiliki jaminan atas setiap resiko yang mungkin muncul. Setidaknya, ada dua jaminan sosial yang wajib dipenuhi perusahaan atas pekerjanya. Yakni, jaminan kecelakaan kerja dan kematian.

Bahkan, jika termasuk perusahaan kategori sedang hingga besar wajib memenuhi empat jaminan sosial. Selain dua diatas, pekerja wajib mendapatkan jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pension (JP).

‘’Itu sesuai dengan Perpres 109 terkait jaminan sosial terhadap pekerja,’’ kata Nurhadi Wijayanto, Kepala Bidang Pemasaran BPJS Ketanagakerjaan cabang Kota Madiun.

Pemberian jaminan sosial, kata dia, juga mengacu klasifikasi perusahaan. Perusahaan kategori mikro wajib mengikutsertakan pekerjaanya minimal dua jaminan. Yakni, kecelakaan kerja dan meninggal dunia. Paling tidak, perusahaan tidak perlu lagi menanggung biaya pengobatan dan perawatan. Semua ditanggung BPJS Ketenagakerjaan.

‘’Kartu yang dibawa saat berobat akibat kecelakaan kerja harusnya kartu BPJS Ketenagakerjaan. Bukan BPJS Kesehatan. Masyarakat seringkali keliru,’’ jelasnya.

Sedang, jika pekerja meninggal dunia, paling tidak mendapatkan haknya sesuai aturan. Yakni, 48 kali gaji. Namun, jika meninggal bukan karena pekerjaan, besaran yang diberikan berkisar belasan hingga puluhan juta. Duit bakal diberikan kepada ahli waris.

Bagi perusahaan kategori kecil, wajib memberikan minimal tiga jaminan. Satu lainnya, yakni jaminan hari tua (JHT). Jaminan jenis diberikan saat sudah lagi bekerja. Mulai lantaran putus hubungan kerja (PHK) atau pensiun. JHT diberikan sekaligus. Besarannya menyesuaikan iuran yang terkumpul selama masa kerja ditambah bunga pengembangan.

‘’Kalau jaminan pensiun diberikan setelah tidak bekerja tetapi setiap bulan hingga yang bersangkutan meninggal,’’ ungkapnya.

Namun, khusus JP terdapat syarat khusus. Peserta wajib sudah terdaftar minimal 15 tahun. Namun, JP sudah dapat diberikan jika yang bersangkutan meninggal minimal setelah terdaftar satu tahun. Duit diberikan kepada ahli waris juga setiap bulan hingga ahli waris meninggal. Jika peserta belum terdaftar selama satu tahun dan meninggal, JP diberikan sekaligus seperti seperti JHT.

‘’Manfaat JP juga dapat diberikan setiap bulan, kalau peserta mengalami cacat tetap minimal satu bulan keikutsertaan,’’ jelasnya.

Peserta yang keikutsertaannya kurang dari 15 tahun dan tidak meninggal namun putus hubungan kerja, duit JP diberikan sekaligus. Artinya, tidak mendapatkan manfaat bulanan. Tak heran, Nurhadi menghimbau agar keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan berlanjut kendati keluar-masuk perusahaan. Pihaknya, juga sudah terintegrasi dengan data adminduk di Dispendukcapil setempat.

‘’Jadi bagi peserta yang sudah pernah ikut tetapi melakukan kepengurusan baru bisa langsung terlihat. Calon peserta akan kami arahkan untuk melanjutkan nomor registrasi BPJS yang sudah terdaftar,’’ jelasnya sembari menyebut saldo yang sudah terkumpul akan langsung terakumulasikan.

Bekerja Di Perusahaan Mikro Tapi Ingin Ikut Keempat Program?

Perusahaan kategori mikro memang hanya wajib mengikutsertakan pekerjanya minimal dua program. Namun, pekerja dapat ikut dua program lanjutan tersebut dengan cara mandiri. Pekerja membayar iuran kedua program. Pembayaran tidak dilakukan langsung. Namun, melalui perusahaan masing-masing.

Itu, lanjutnya, seperti halnya untuk kelompok pekerja bukan upah. Seperti tukang ojek, tukang becak, atau petani. Mereka juga dapat menjadi peserta. Bedanya, iuran dibayaran langsung oleh yang bersangkutan setiap bulan seperti BPJS Kesehatan mandiri. Bukan melalui perusahaan.

‘’Kelompok jenis ini juga hanya dapat mengikuti maksimal tiga program. Yakni, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan JHT,’’ jelasnya.

Besaran Iuran yang Dibayarkan?

Nurhadi menyebut besaran iuran juga terbagi dalam beberapa kelas menyesuikan tingkat resiko. Mulai pekerjaan dengan resiko kecil seperti pegawai kantoran hingga kategori sedang dan besar. Makin besar resikonya, iuran yang dibayarkan juga semakin besar.

Pekerjaan resiko kecil hanya membayar 0,24 persen dari gaji untuk jaminan kecelakaan kerja. Jika diuangkan sekitar Rp 3.900 perbulannya dengan asumsi gaji sesuai UMK Kota Madiun. Sedang, jaminan kematian sekitar Rp 4 ribu perbulannya. Jika ikut JHT, iuran yang dibayarkan sekitar Rp 93 ribu dan Rp 49 ribu untuk JP.

‘’Jika ditotal, pembayaraan keempat program berkisar Rp 150 ribu perbulannya,’’ ungkapnya.

Sanksi Bagi Perusahaan yang Membandel?

Nurhadi menyebut ada tiga sanksi yang mengancam. Mulai sanksi administratif berupa teguran tertulis, sanksi denda, hingga pencabutan izin usaha. Segala macam resiko yang muncul menjadi tanggung jawab perusahaan selama pekerjanya belum diikutsertakan jaminan sosial. Besaran minimal sama sesuai aturan yang berlaku.

‘’Selain itu, sanksi denda akan terus berlaku selama belum mengikutsertakan semua pekerjanya. BPJS Ketenagakerjaan ini prinsipnya memang untuk mensejahterakan pekerja,’’ pungkasnya sembari menyebut juga bisa berujung pidana hingga delapan tahun.

Itu guys, kalian harus tahu hak-hak pekerja. Minimal jaminan sosial sesuai aturan perundang-undangan. Ada empat jaminan sosial. Yakni, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua (JHT), dan jaminan pensiun (JP). Memiliki jaminan sosial setidaknya sudah melindungi diri kalian dari segala resiko pekerjaan yang mungkin muncul.

Selamat Hari Pekerja Indonesia (Harpekindo) dan selalu jaga kesehatan. Jangan racuni tubuh dengan narkoba, miras, dan rokok. Bagi kalian yang merokok, jangan beli rokok illegal. Mulai rokok polos tanpa pita cukai, berpita cukai palsu atau berpita cukai rokok lain. Cukai merupakan salah satu sumber pemasukan negara. Sebagian dananya dikembalikan untuk masyarakat. So, jadi pembeli yang bijak ya. (ws hendro, agi/diskominfo)

 

Artikel Terkait

PPKM Level 3 Dibatalkan, Wali Kota : Pengetatan Tetap Dilakukan

PPKM Level 3 Dibatalkan, Wali Kota : Pengetatan Tetap Dilakukan

MADIUN - Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan bahwa pemerintah pusat resmi membatalkan status PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Pernyataan ini dirilis melalui laman...

Don`t copy text!