60 Persen Pembangunan Usul Warga

Di Posting Oleh madiuntoday

28 Februari 2018

MADIUN – Keterlibatan warga Kota Madiun dalam membangun kotanya semakin terlihat. Berbagai usulan warga terus direalisasikan sehingga pembangunan menjadi selaras dengan kebutuhan warga.

Camat Kartoharjo Kota Madiun Tjatoer Wahjoedianto menyatakan, selama 2017 lalu, sekitar 60 persen pembangunan yang dilaksanakan di wilayahnya oleh dinas-dinas terkait merupakan perwujudan dari keinginan masyarakat yang diusulkan dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) di berbagai tingkatan. Mulai dari musrenbang tingkat kelurahan sampai musrenbang tingkat kota. Sedangkan 40 persen lainnya adalah program pemerintah yang dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan.

“Warga sudah mengusulkan mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan dan terus menjadi bahan sampai ke dinas-dinas. Ada usulan yang sudah direalisasikan, ada yang belum. Semua diadopsi oleh pemerintah melalui musrenbang tersebut,” ujarnya, Selasa (27/2/2018).

Dikatan Tjatoer, terdapat ribuan usul dalam setiap musrenbang. Hal itu meliputi pembangunan jalan, plengseng, perbaikan saluran, permintaan kursus, perbaikan rumah warga sampai pada permohonan bantuan sembako kepada pemerintah.

Pada 2016, usulan untuk pekerjaan fisik di sembilan kelurahan di Kartoharjo mencapai Rp11,6 miliar. Sedangkan usulan pekerjaan non-fisik mencapai Rp2,53 miliar.

“Selain mengusulkan proyek fisik, pemerintah juga mengarahkan agar warga juga memberikan usulan non-fisik yang bisa bisa meningkatkan taraf hidup. Ini mengingat lapangan kerja semakin sulit sehingga kalau warga terampil, ya bisa membuat usaha sendiri dan meningkatkan perekonomiannya,” ungkap Tjatoer.

Dan memang, lanjutnya, banyak bermunculan usulan tentang kursus mulai dari menyetir, las, salon kecantikan dan sebagainya. Ada juga usulan untuk menjembatani warga menuju lowongan pekerjaan yang ada di sejumlah pabrik.

“Yang begitu langsung ditanggapi Disnaker, ada informasi kerja dan kursus. Di tahun berikutnya, mereka antusias, tahun 2017 usul lagi agar kursusnya diperbanyak, ya kita tampung,” ujarnya.

Di bidang pertanian, ada pula usulan untuk membuat jalan usaha tani. Yaitu jalan yang menghubungkan jalan desa menuju pematang yang diharapkan mempermudah distribusi hasil pertanian.

“Kalau yang sawah ini diikuti juga dengan permintaan penyuluhan dan pengadaan bibit tanaman dan itu bisa terlaksana di tahun 2017 lalu,” ujarnya.

Diakuinya, untuk pembangunan fisik memang lebih banyak pada penanggulangan banjir. Ini karena memang wilayah Kartoharjo dilewati tiga sungai yang rawan menimbulkan banjir. Yaitu Sungai Sono, Sungai Teratai Timur dan Sungai Kalipiring.

“Jadi pembangunan plengseng itu paling banyak diusulkan,” ujarnya.

Asik ya guys, kalau pembangunan di sekitar kita cocok dengan apa yang kita inginkan. makin nyaman pastinya. Jangan lupa ya guys, kita harus turut memberantas peredaran ilegal rokok ilegal agar cukainya terselamatkan. Sebab sebagian dana cukai kembali ke pemerintah daerah. Namanya, DBH CHT atau Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau.

DBH CHT merupakan dana yang bersifat khusus dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan ke Pemerintah Daerah (Pemerintah provinsi ataupun Pemerintah Kabupaten/Kota) yang merupakan penghasil cukai hasil tembakau dan/atau penghasil tembakau.

Penggunaan DBH CHT diatur dengan ketentuan yang tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2017. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah tentang Prinsip Penggunaan. Paling sedikit 50 persen untuk mendanai program/kegiatan seperti peningkatan kualitas bahan baku; pembinaan industri; pembinaan lingkungan sosial; sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal. Sedangkan paling banyak 50 persen untuk mendanai program/kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.

Karena cukai kembali ke kita untuk hal yang positif, maka jangan membeli rokok ilegal. Rokok ilegal adalah rokok tanpa pita cukai, dipasangi pita cukai palsu atau berpita cukai yang bukan peruntukannya. Mari menjadi pembeli bijak dengan menolak rokok ilegal.
(dhevit,dey/diskominfo)

Artikel Terkait

Don`t copy text!