Tempat Sampah Rapi, Rumah Warga Makin Bersih

Di Posting Oleh madiuntoday

28 Februari 2018

MADIUN – Tempat Pembuangan Sampah (TPS) adalah masalah tersendiri bagi warga di daerah perkotaan yang memproduksi sampah dalam jumlah besar setiap harinya. Hal inilah yang mendorong warga Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, mengusulkan adanya TPS yang lebih baik.

“Akhirnya hal ini diusulkan warga pada Musrenbang 2016 dan terealisasi di tahun 2017. TPS di jalan Nusa Penida itu bisa terbangun dengan baik,” ungkap Camat Kartoharjo Tjatoer Wahjoedianto, Rabu (28/2/2018).

Dari pantauan madiuntoday, tempat sampah tersebut saat ini berukuran sekitar 8 x 8 meter. Lantainya adalah cor keras dan dindingnya telah dilapisi keramik warna hijau. Lantainya lebih tinggi dari jalan sehingga lindih atau lendir sampah dipastikan meluncur menuju selokan yang ada di depannya. Juga lebih tinggi dari sawah sehingga air limbah sampah juga tidak akan menjadi polutan untuk sawah.

Terdapat ribuan warga di sembilan RT di dua kelurahan, Klegen dan Mojorejo, yang setiap hari menghasilkan sampah dan ditampung di TPS Nusa Penida tersebut. Berbagai jenis sampah dari sisa makanan sampai ranting-ranting pohon yang dirapikan warga dari taman atau tanaman di rumahnya.

“Ya memang, sampah warga dibuang ke sini. Seluruhnya ke sini. Kalau pagi TPS ini kosong, maka siang akan penuh. Sampah di rumah warga akan berpindah ke sini lah,” ungkap Bismo, salah satu warga.

Bismo mengaku, warga benar-benar bisa merasakan manfaat keberadaan TPS. Mereka tidak perlu bingung membuang sampah dan sampah pun tertampung secara rapi di tempat yang telah disediakan.

“Pastinya rumah jadi lebih rapi. Lebih bersih,” ujarnya.

Eri, salah satu petugas sampah keliling menyatakan, TPS membuat jalan-jalan warga lebih bersih karena telah jelas bahwa sampah akan dibawa ke lokasi yang benar. TPS yang dilengkapi kontainer membuat warga lebih nyaman saat membuang sampah karana akan ada pengangkutan lanjutan menuju TPA.

“Selokan juga jadi bersih, kan tidak ada lagi yang membuang sampah di selokan atau ke sungai,” ujarnya.

Lurah Klegen Didik Srihadi mengatakan, TPS Nusa Penida diyakini membawa manfaat bagi warga sekitar. Indikasnya mudah, lanjutnya, yaitu dari tidak adanya kelurah dari warga terkait pengumpula sampah di lokasi terseut.

“Kami tidak mendenger keluhan apapun sejak kami bertugas di Kelurahan Klegen selama 10 bulan terkhir. Itu artinya warga tidak terganggu dan kami yakin bisa merasakan manfaat dari TPS tersebut,” ujar Didik.

Asik ya guys, kalau pembangunan di sekitar kita cocok dengan apa yang kita inginkan. makin nyaman pastinya. Jangan lupa ya guys, kita harus turut memberantas peredaran ilegal rokok ilegal agar cukainya terselamatkan. Sebab sebagian dana cukai kembali ke pemerintah daerah. Namanya, DBH CHT atau Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau.

DBH CHT merupakan dana yang bersifat khusus dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan ke Pemerintah Daerah (Pemerintah provinsi ataupun Pemerintah Kabupaten/Kota) yang merupakan penghasil cukai hasil tembakau dan/atau penghasil tembakau.

Penggunaan DBH CHT diatur dengan ketentuan yang tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2017. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah tentang Prinsip Penggunaan. Paling sedikit 50 persen untuk mendanai program/kegiatan seperti peningkatan kualitas bahan baku; pembinaan industri; pembinaan lingkungan sosial; sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal. Sedangkan paling banyak 50 persen untuk mendanai program/kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.

Karena cukai kembali ke kita untuk hal yang positif, maka jangan membeli rokok ilegal. Rokok ilegal adalah rokok tanpa pita cukai, dipasangi pita cukai palsu atau berpita cukai yang bukan peruntukannya. Mari menjadi pembeli bijak dengan menolak rokok ilegal.
(dhevit,dey/diskominfo)

Artikel Terkait

PPKM Level 3 Dibatalkan, Wali Kota : Pengetatan Tetap Dilakukan

PPKM Level 3 Dibatalkan, Wali Kota : Pengetatan Tetap Dilakukan

MADIUN - Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan bahwa pemerintah pusat resmi membatalkan status PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Pernyataan ini dirilis melalui laman...

Don`t copy text!