Kokok H.P. : ASN Boleh Memihak dan Mendukung Paslon, Asalkan…

Di Posting Oleh madiuntoday

6 Maret 2018

MADIUN – Siapa bilang aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh berpihak kepada pasangan calon (paslon). Sebaliknya, para abdi negara sejatinya boleh memihak dan mendukung salah seorang paslon pilihan.

Itu disampaikan langsung Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Madiun Kokok Heru Purwoko saat Forum Koordinasi Kehumasan dan Jumpa Pers terkait Netralitas ASN dalam Pilkada di Asrama Haji, Selasa (6/3). Namun, waktunya terbatas dan sudah ditentukan.

‘’ASN boleh memihak dan mendukung paslon. Tetapi hanya pada saat di dalam bilik saat pemungutan suara,’’ katanya.

Sebab, ASN memiliki hak pilih seperti masyarakat pada umumnya. Berbeda dengan TNI-Polri yang benar-benar harus netral dan tidak memiliki hak pilih. Kokok berharap ASN tetap menggunakan hak pilihnya. Artinya, tidak golput.

‘’Jangan kemudian karena harus netral terus golput saat pemilihan. ASN malah harus memihak dan mendukung saat dalam bilik,’’ ujarnya.

Kokok tak membantah arti netralitas seringkali disalahartikan. Beberapa kelewat takut hingga tak memihak siapa-siapa. Tidak memilih saat pencoblosan. Padahal, ASN diberpolehkan menghadiri kegiatan kampanye yang digelar paslon. Namun, dilarang menggunakan atribut paslon atau parpol.

Sebaliknya, ada yang mendekat dengan kemasan sedemikian rupa. Kokok menegaskan ASN yang ketahuan memihak dan mendukung di luar bilik bisa diberhentikan secara tidak hormat. Begitu juga jika kedapatan menjadi anggota atau pengurus partai politik.

‘’ASN itu harus netral, tapi harus paham dan mengerti politik. Tidak boleh apatis dan buta politik. Netral bukan berarti tidak boleh kemana-mana. Menghadiri acara kampanye paslon tidak dilarang selama tidak menunjukkan keberpihakannya,’’ tegasnya.

Netralitas ASN dalam Pilkada diatur dalam undang-undang 5/2014 tentang ASN. Aturan dipertegas dalam PP 42/2004 yang melarang abdi negara mengunggah, menanggapai (menyukai komentar), dan menyebarluaskan foto atau visi misi paslon. ASN juga dilarang foto bersama.

Bagaimana jika itu foto lama?

Kokok menyebut pemanggilan untuk sebatas klarifikasi pasti bakal dilakukan pihaknya. Hasilnya dua. Bisa tak terbukti dan bebas sanksi. Namun, bisa juga sebaliknya. Kokok menyarankan untuk lebih baik tidak melakukan unggah foto bersama paslon kendati foto lama.

‘’Mungkin saja tidak terbukti, tetapi lebih baik tidak usahlah. Biar tidak ribet,’’ harapnya.

Ketua KPUD Kota Madiun Sasongko berharap ASN tidak golput saat pemilihan. Sebab, partisipasi masyarakat dalam Pilkada penting terus ditingkatkan. Pihaknya menargetkan tingkat golput masyarakat tidak sampai 20 persen.

‘’Jangan sampai tidak datang ke TPS dan memilih golput. Selagi memiliki hak pilih dan terdaftar baiknya tetap bijak memberikan suaranya,’’ ujarnya.

Nah itu guys, ASN memang tidak boleh berpolitik. Namun, bukan berarti apatis. ASN dan masyarakat wajib tahu serta cerdas berpolitik. Pahami aturan mainnya dan jangan coba-coba menabrak aturannya. Terdapat regulasi yang mengatur ASN. Sudah konsekuensi wajib melaksanakan aturan saat menjadi ASN.

Jaga terus kesehatan dan selalu patuhi aturan. Patuhi juga aturan cukai. Ada tiga barang cukai yang beredar di tanah air. Yakni, hasil tembakau (rokok, cerutu, vapor, dll), etil alkohol, dan minuman mengandung etil alkohol. Pastikan ketiga barang tersebut menggunakan pita cukai asli saat diperjualbelikan. Pelanggaran atas cukai bisa berujung pidana. So, jadi pembeli yang bijak ya. (ws hendro-agi/diskominfo).

Artikel Terkait

PPKM Level 3 Dibatalkan, Wali Kota : Pengetatan Tetap Dilakukan

PPKM Level 3 Dibatalkan, Wali Kota : Pengetatan Tetap Dilakukan

MADIUN - Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan bahwa pemerintah pusat resmi membatalkan status PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Pernyataan ini dirilis melalui laman...

Don`t copy text!