Tingkatkan Pelayanan, Dinas Perijinan Terapkan Standar ISO Manajemen Mutu Internasional

Di Posting Oleh madiuntoday

7 Mei 2018

MADIUN – Pelayanan merupakan modal penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Terutama instansi pemerintah daerah. Tak salah jika pelayanan terus ditingkatkan. Salah satunya, dengan meningkatkan standar mutu instansi.

Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun sengaja menerapkan standar ISO 9001.2015 tentang sistem manajemen mutu. Instansi yang beralamat di Jalan DI Panjaitan itu sebelumnya menggunakan ISO 9001.2008. Tujuanya sederhana, demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

‘’Standar 9001.2015 ini memiliki lebih banyak klausul terkait empat aspek manajemen mutu. Jadi lebih terperinci dan mudah diterapkan,’’ kata konsultan sistem manajemen Muhammad Arfi Maulana saat memberikan materi standar ISO di kantor DPM PTSP dan KUM Kota Madiun beberapa waktu lalu.

Tak heran, semua aspek manajemen mutu lebih detail kini. Mulai perencanaan, eksekusi, dan evaluasi. Lebih mudah dipahami dan dilaksanakan. Tentu dengan harapan pelayanan kepada masyarakat meningkat. Standar ISO tentu bukan sembarangan dibuat. Tetapi dengan melakukan survei kondisi dan tren masyarakat sekarang ini.

‘’Masyarakat sekarang ini melek mutu. Mereka juga semakin kritis. Masyarakat cepat memberikan tanggapan kalau dirasa pelayanan kurang baik. Artinya, perusahaan atau instansi harus meminimalkan kesalahan dengan semakin meningkatkan pelayanan. Salah satunya dengan menerapkan standar-standar paling terbaru,’’ ungkapnya sembari menyebut ISO merupakan standar internasional.

Kepala DPM PTSP dan KUM Kota Madiun Harum Kusumawati menyebut peningkatan mutu penting dilakukan. Apalagi, dinasnya berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Tujuannya satu, demi peningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

‘’Prinsipnya kepada pelayanan. Kalau pelayanan baik masyarakat dapat merasakan kehadiran pemerintah secara maksimal,’’ ujarnya.

Berbagai terobosan pelayanan dilakukan. Mulai komitmen anti pungutan liar (pungli), pelayanan keliling hingga menggandeng instansi lain. Prinsip anti pungli menjadi acuan pelayanan di DPM PTSP dan KUM Kota Madiun. Pelayanan segala jenis perijinan dipastikan anti pungli. Pelayanan perijinan benar-benar gratis.

‘’Apabila terdapat pembayaran, kami pastikan itu sesuai perda,’’ ujar Harum.

Pihaknya mengaku berkomitmen anti pungli dari bawah hingga atas. Artinya, tidak ada yang melakukan tarikan uang mulai staf, pejabat, hingga dirinya terkait perijinan yang diajukan. Bahkan, sanksi disiapkan. Baik secara teguran, mutasi, hingga sanksi tegas lain dari pimpinan tertinggi di Kota Madiun. Harum meminta masyarakat aktif melapor jika menemukan petugasnya bermain pungli.

‘’Permohonan ijin memang terdapat tarif tersendiri yang diatur dalam Perda. Kalau ada pembayaran diluar itu, silahkan melapor,’’ tegasnya sembari menyebut terdapat 148 jenis perijinan dengan 48 di antaranya jenis perijinan besar.

Harum tak membantah masih adanya masyarakat yang terpaksa mengeluarkan biaya lebih kala mengurus perijinan. Dia memastikan itu bukan dari pihaknya. Namun, lantaran menggunakan jasa calo. Harum mengimbau agar masyarakat meluangkan waktu untuk mengurus secara mandiri. Sebab, dipastikan tidak ada biaya tambahan apapun.

‘’Pelayanan perijinan sudah semakin mudah kini. Makanya kami himbau ayo urus secara mandiri,’’ ungkap Harum.

Langkah ini, kata dia, terbukti mendongkrak permohonan perijinan yang masuk. Sebanyak 486 investor msauk. Nilai investasinya mencapai Rp 1,3 triliun sepanjang 2017. Besaran meningkat dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Hanya ada 226 investor dengan nilai investasi sebesar Rp 347 miliar sepanjang 2016. Besaran, lanjut Harum, diprediksi bakal terus meningkat tahun ini.

‘’Prinsipnya pelayanan perijinan akan terus berinovasi agar semakin mudah, praktis, cepat, dan efisien,’’ ujarnya sembari menyebut pihaknya juga menerapkan pelayanan keliling mulai tahun ini.

Pelayanan keliling ini lebih difokuskan pada ijin usaha mikro kecil (IUMK) sementara. Sebab, Harum menyebut jumlah IUMK yang belum berijin cukup banyak. Mencapai ribuan. Sayangnya, tingkat kepedulian masyarakat masih rendah. Pihaknya ogah menutup mata. Pelayanan jemput bola dilakukan. Harum menyebut antusias masyarakat cukup besar.

‘’Sejak sebulan terakhir program kami luncurkan, sudah sekitar 200 IUMK yang kami terbitkan,’’ jelasnya.

Kepengurusan ijin ini penting sebagai legalitas usaha. Selain itu, juga sebagai dasar pengajuan kredit murah di PD BPR Bank Daerah. Pihaknya memang menggandeng Bank Daerah setempat. Pelaku usaha yang sudah melakukan kepengurusan IUMK secara otomatis mendapat kartu IUMK yang diterbitkan Bank Daerah. Kartu ini sebagai syarat pengajuan kredit murah 0,5 persen sebulan atau hanya enam persen setahun. Pemkot memang memberikan bantuan penyertaan modal Rp 12 miliar khusus untuk kredit murah tersebut.

‘’Pelaku usaha yang mengajukan kredit namun belum berijin akan diarahkan terlebih dahulu melakukan kepengurusan ijin. Sebaliknya, kartu IUMK yang sudah jadi diantar langsung petugas Bank Daerah kepada pemohon sekaligus menawarkan program kredit murah tersebut,’’ pungkasnya sembari menyebut tengah menuju pelayanan online tahun ini. (ws hendro/agi/diskominfo)

Selalu jaga kesehatan dengan tidak mengkonsumsi narkoba, miras, dan rokok ilegal. Mulai rokok polos alias tanpa pita cukai. Atau, berpita cukai palsu dan berpita cukai rokok lain. Cukai merupakan salah satu pemasukan negara. Dengan membayar cukai sesuai aturan berarti turut berkontribusi pada negara dan masyarakat.

Artikel Terkait

Tidak Ada Kasus Konfirmasi, 12 Sembuh Hari Ini

Tidak Ada Kasus Konfirmasi, 12 Sembuh Hari Ini

MADIUN - Kasus sembuh mulai mengemuka. Setidaknya ada 12 sembuh hari ini, Jumat (28/1). Sementara itu, tidak ada penambahan kasus hari ini. Kasus aktif saat ini tinggal 24 kasus. Kesembuhan hari ini datang dari kasus nomor 7293, 7286, 7281, 7280, 7291, 7292, 7298,...

Don`t copy text!