Bawaslu Sebar Seribu Mata-Mata Pengawasan Pilkada

Di Posting Oleh madiuntoday

21 Mei 2018

MADIUN – Tak terasa, 37 hari lagi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan berlangsung di Kota Madiun. Seluruh pihak berharap pesta demokrasi tersebut dapat berjalan secara lancar, aman, dan kondusif hingga terpilihnya kepala daerah baru yang akan memimpin Madiun hingga 5 tahun ke depan.

Berbagai upaya dilakukan sebagai langkah antisipasi menghindari potensi pelanggaran selama masa kampanye. Pencegahan dan pengawasan terutama dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Madiun. Salah satunya, dengan menyebar tim khusus yang bertugas memantau baik penyelenggara, pasangan calon, hingga masyarakat umum.

Kepala Bawaslu Kota Madiun Kokok Heru Purwoko membeberkan, pihaknya telah merekrut anggota tim pengawas partisipatif. Merasa berasal dari berbagai kalangan. Seperti, mahasiswa, pelajar, santri, penyandang disabilitas, hingga masyarakat umum. ‘’Kami sediakan 1.000 sertifikat bagi tim pengawas partisipatif,’’ ungkapnya.

Relawan yang masuk ke dalam tim pengawas partisipatif merupakan warga yang tinggal atau berdomisili di Kota Madiun. Tugasnya, memantau jika terjadi pelanggaran kampanye. Baik yang dilakukan secara langsung. Misalnya, money politic dan perusakan alat peraga kampanye. Maupun pelanggaran di dunia maya. Seperti, menyebar berita Hoax dan ujaran kebencian.

Kokok menegaskan bahwa identitas pengawas partisipatif dijaga kerahasiaannya demi alasan keamanan. Mereka juga tidak boleh mengungkapkan dirinya menjadi relawan. Sehingga, memudahkan pengawasan di lingkungan sekitarnya.

Relawan partisipatif melengkapi jumlah pengawas Bawaslu yang bertugas memantau jalannya pilkada di Kota Madiun. Kokok menyebutkan bahwa Bawaslu memiliki pengawas inti. Namun, dengan jumlah yang terbatas. Yakni, tiga orang pengawas di tingkat Kota. Kemudian, masing-masing 1 orang di tingkat kecamatan dan kelurahan. ‘’Tahun ini, ada tambahan lagi 310 orang yang akan menjaga di setiap TPS,’’ imbuhnya sembari mengatakan bahwa tim pengawas akan terbentuk sejak Mei ini.

Khusus Pengawas TPS (PTPS), Kokok menerapkan syarat khusus. Antara lain, memiliki hak pilih, merupakan warga di lingkungannya, serta netral dan bebas dari partai politik atau tim sukses. ‘’Ketidaknetralan hanya boleh dalam bilik suara,’’ tegasnya.

Dengan adanya relawan partisipatif dan PTPS, Kokok berharap pengawasan selama masa kampanye bisa lebih maksimal. Selain itu, menciptakan suasana pilkada di Kota Madiun semakin aman dan kondusif. ‘’Yang penting semua pihak harus siap menang siap kalah,’’ tandasnya. (WS Hendro, irs/madiuntoday)

Jaga terus ketertiban dengan selalu mematuhi aturan. Selalu jaga kesehatan dengan tidak mengkonsumsi narkoba, miras, dan rokok ilegal. Mulai rokok polos alias tanpa pita cukai. Atau, berpita cukai palsu dan berpita cukai rokok lain. Cukai merupakan salah satu pemasukan negara. Dengan membayar cukai sesuai aturan berarti turut berkontribusi pada negara dan masyarakat.

Artikel Terkait

PPKM Level 3 Dibatalkan, Wali Kota : Pengetatan Tetap Dilakukan

PPKM Level 3 Dibatalkan, Wali Kota : Pengetatan Tetap Dilakukan

MADIUN - Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan bahwa pemerintah pusat resmi membatalkan status PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Pernyataan ini dirilis melalui laman...

Don`t copy text!