Silpa TA 2017 Rp 308 miliar, Begini Penjelasan Walikota…

Di Posting Oleh madiuntoday

6 Juli 2018

MADIUN – Sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) Kota Madiun tahun anggaran 2017 mencapai Rp 308 miliar lebih. Namun, bukan berarti anggaran tidak tepat sasaran. Penyerapan Silpa tersebut tersendat lantaran terbentur aturan dan efisiensi yang dilakukan pemerintah setempat.

‘’Kalau dilihat secara total nilai memang cukup besar. Mencapai Rp 308 miliar. Tetapi harus dipahami dulu besaran itu darimana asalnya dan mengapa bisa seperti itu,’’ kata Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto usai rapat Paripurna Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 di gedung DPRD setempat, Jumat (6/7/2018).

Silpa, kata dia, lantaran berbagai hal. Salah satunya, adanya Silpa mandatory 2015 sebesar Rp 21 miliar lebih, Rp 62 miliar di 2016, dan Silpa mandatory 2017 sebesar Rp 50 miliar. Silpa jenis ini tidak dapat digunakan secara sembarangan. Sebab, anggaran berasal dari alokasi khusus. Seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), hingga dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Penggunaan dana khusus ini terbatas. Artinya, harus sesuai dengan peruntukan yang sudah ditentukan. Walikota mencontohkan DAK di Dinas Pendidikan untuk rehab gedung harus digunakan untuk rehab gedung. Dana tidak bisa digunakan untuk pembiayaan infrastruktur lain seperti rehab jalan atau saluran. Tak heran, penyerapan tidak dapat optimal.

‘’Setiap penggunaan uang negara itu ada aturannya. Termasuk penggunaan Silpa mandatory yang diatur secara khusus. Kalau juklak-juknisnya tidak ada siapa yang berani menjalankan. Pemerintah manapun tidak bisa menggunakan secara sembarangan. Ini yang harus dipahami,’’ ujarnya.

Selain itu, besaran Silpa juga tak terlepas dari pelampauan pendapatan pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp 10 miliar, pada 2016 sebesar Rp 43 miliar, dan 2017 sebesar Rp 16 miliar. Tak heran, keuangan daerah semakin bertambah. Belum lagi efisiensi yang dilakukan pemkot. Dia menyebut setiap lelang proyek pastinya bakal mengambil penawaran yang terendah. Artinya, kecil kemungkinan anggaran suatu proyek terserap 100 persen. Itu malah pemborosan. Sisa-sisa penawaran sejumlah proyek tersebut juga besar jika diakumulasikan.

‘’Tidak ada namanya Silpa itu dibuat-buat. Semua sudah sesuai fakta yang ada dan sudah secara detail kami sampaikan. Prinsipnya penyerapan terus kami optimalkan. Termasuk Silpa Rp 308 miliar ini sudah defisit Rp 127 miliar di tahun ini,’’ ungkapnya.

Optimalisasi penyerapan Silpa akan terus dilakukan. Salah satunya, untuk melaksanakan usulan masyarakat yang sempat tercecer dari musrenbang. Selain itu, kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) juga bakal terus digenjot agar penyerapan optimal. Tujuannya sama. Demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang bermuara pada kesejahteraan.

Ketua DPRD Kota Madiun Istono menyebut langkah pemkot sudah tepat dengan melakukan efisiensi. Asal tidak mengganggu jalannya pembangunan. Istono berharap Silpa yang ada dapat dioptimalkan ke depan. Artinya, tidak semakin menumpuk. Sebaliknya semakin berkurang kendati perlahan. Khususnya Silpa mandatory yang bersifat khusus tersebut.

‘’Penyerapannya Silpa mandatory memang tidak semudah anggaran lain. Karena ini sifatnya khusus. Kalau dari awal untuk rehab gedung ya harus digunakan untuk rehab gedung. Padahal, tidak banyak gedung yang harus direhab. Jadi wajar kalau penyerapannya perlahan,’’ ungkapnya.

Kendati begitu bukan berarti tanpa pengawasan. Pihaknya menyebut bakal terus mengawal kinerja pemerintah. Khususnya penyerapan Silpa agar tidak terus membengkak.

‘’Penyajian laporan keuangan secara keseluruhan sudah baik. Apalagi dibuktikan dengan diraihnya WTP (wajar tanpa pengecualian) dari BPK. Tetapi pengawasan akan terus kami lakukan,’’ pungkasnya sembari menyebut lima fraksi di DPRD telah menyetujui pembahasan LKPj tahun anggaran 2017 tersebut. (ws hendro/agi/madiuntoday)

Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan tidak mengkonsumsi narkoba, miras, dan rokok ilegal. Mulai rokok polos alias tanpa pita cukai. Atau, berpita cukai palsu dan berpita cukai rokok lain. Cukai merupakan salah satu pemasukan negara. Dengan membayar cukai sesuai aturan berarti turut berkontribusi pada negara dan masyarakat.

Artikel Terkait

Gelar FGD Remunerasi, Wali Kota Imbau ASN Optimal Dalam Bekerja

Gelar FGD Remunerasi, Wali Kota Imbau ASN Optimal Dalam Bekerja

MADIUN - Penerapan Remunerasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kota Madiun sudah berlangsung sejak 2018 lalu. Penambahan penghasilan bagi pegawai itu dengan berdasar kinerja tersebut cukup berhasil meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS). Maka...

Bea Cukai Madiun Musnahkan BB Minol dan Rokok Ilegal

Bea Cukai Madiun Musnahkan BB Minol dan Rokok Ilegal

MADIUN – Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Madiun kembali melaksanakan pemusnahan barang milik negara hasil penindakan di bidang cukai tahun 2021. Adapun barang ilegal tersebut terdiri atas 64 botol atau 28.160 mililiter minuman...

Don`t copy text!