Demi Kemanfaatan Masyarakat, Lima Prioritas ini Dapat Alokasi Besar, Seperti Apa…

Di Posting Oleh madiuntoday

10 Juli 2018

MADIUN – Kota Madiun genap berusia satu abad tahun ini. Berbagai perkembangan terlihat menapaki usia ke-100 tersebut. Terutama yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Itu tak terlepas dari upaya pemerintah setempat dalam mengalokasikan anggaran daerah yang dimiliki. Lima program prioritas selalu mendapat suntikan dana besar. Tujuannya sederhana. Demi kesejahteraan masyarakat.
 
Lima prioritas pembangunan Kota Madiun merupakan progam yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tak heran, pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup besar. Data yang dihimpun, peningkatan kualitas pendidikan mendapat alokasi Rp 301 miliar di 2017. Dana ini diperuntukkan sebagai pemenuhan pendidikan di kota pecel. Mulai penyediaan infrastruktur hingga biaya sekolah. Pemkot memang menggratiskan biaya sekolah untuk SD dan SMP. Bahkan, biaya tingkat SMA juga gratis sebelum pengelolaan diambil alih provinsi.
 
Begitu juga dengan peningkatan derajat kesehatan yang mendapat alokasi anggaran Rp 194 miliar. Berbagai program kesehatan dilaksanakan. Mulai kartu Jamkesmasta hingga posyandu bagi balita dan lansia. Itu belum termasuk program kesehatan gratis lain. Infrastruktur dan fasilitas di tempat pelayanan kesehatan juga terus ditingkatkan. Peningkatan pelayanan publik juga mendapat porsi besar, mencapai Rp 303 miliar. Ini digunakan untuk pembangunan berbagai fasilitas umum.
 
Kota Madiun memang melaksanakan berbagai pembangunan sepanjang 2017 lalu. Mulai ruang terbuka hijau (RTH) di lapangan Manisrejo, Mojorejo, Nambangan Kidul, Taman lalu lintas, hingga kelengkapan infrastruktur di lapangan Gulun dan sejumlah titik lain.
 
Bidang peningkatan infrastruktur kota untuk peningkatan kualitas hidup juga tak kalah besar. Anggarannya mencapai Rp 225 miliar. Ini digunakan untuk pembangunan jambanisasi hingga rehab rumah tidak layak huni. Pembangunan fisik memang bukan sekedar untuk keindahan dan kelengkapan fasilitas. Namun, juga demi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Pemerintah pastinya selalu berupaya hadir ditengah masyarakat. Salah satunya dengan mengalokasikan anggaran demi kemanfaatan masyarakat.
 
Selain itu, peningkatan perekonomian daerah mendapat Rp 31 miliar. Pemerintah juga konsen dalam upaya penurunan angka kemiskinan dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 32 miliar.
 
Kepala BPPKAD Kota Madiun Rusdiyanto menyebut Kota Madiun juga memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang besar sepanjang 2017. Mencapai Rp 230 miliar lebih. Ini jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp 192 miliar. Pun, mengalami peningkatan 33,12 persen atau sebesar Rp 57 miliar dibanding 2016. Sumber PAD ini beragam. Mulai pajak daerah sebesar Rp 75 miliar, retribusi daerah sebesar Rp 18 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 13 miliar dan realisasi lain yang sah sebesar Rp 123 miliar.
 
‘’Capaian PAD ini tak terlepas dari upaya pemerintah daerah meningkatkan dan mengoptimalkan setiap potensi yang dimiliki,’’ ujarnya. (ws hendro/agi/madiuntoday).
 
Selalu jaga kesehatan dengan tidak mengkonsumsi narkoba, miras, dan rokok ilegal. Mulai rokok polos alias tanpa pita cukai. Atau, berpita cukai palsu dan berpita cukai rokok lain. Cukai merupakan salah satu pemasukan negara. Dengan membayar cukai sesuai aturan berarti turut berkontribusi pada negara dan masyarakat.

Artikel Terkait

Gelar FGD Remunerasi, Wali Kota Imbau ASN Optimal Dalam Bekerja

Gelar FGD Remunerasi, Wali Kota Imbau ASN Optimal Dalam Bekerja

MADIUN - Penerapan Remunerasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kota Madiun sudah berlangsung sejak 2018 lalu. Penambahan penghasilan bagi pegawai itu dengan berdasar kinerja tersebut cukup berhasil meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS). Maka...

Bea Cukai Madiun Musnahkan BB Minol dan Rokok Ilegal

Bea Cukai Madiun Musnahkan BB Minol dan Rokok Ilegal

MADIUN – Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Madiun kembali melaksanakan pemusnahan barang milik negara hasil penindakan di bidang cukai tahun 2021. Adapun barang ilegal tersebut terdiri atas 64 botol atau 28.160 mililiter minuman...

Don`t copy text!