Lagi, Pemkot Madiun Jadi Jujukan Studi Daerah Lain

Di Posting Oleh madiuntoday

9 Oktober 2018

MADIUN – Kota Madiun kembali mendapat kunjungan daerah lain. Kali ini DPRD Kabupaten Gresik yang datang untuk belajar. Kunjungan ini menyusul DPRD Kota Salatiga dan DPRD Kabupaten Banyumas yang telah berkunjung sebelumnya. Ini merupakan kunjungan kali ketiga dalam dua pekan terakhir.

Berbagai hal mengemuka saat kunjungan Komisi IV DPRD Kabupaten Gresik tersebut. Terutama hal percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Pemkot Madiun. Pemkot memang memiliki Peraturan Daerah 10/2013 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang dinilai cukup efektif. Ini menarik daerah lain untuk berkunjung.

‘’Kota Madiun sudah memiliki perda penanggulangan kemiskinan sejak lima tahun lalu. Sedang, kami baru mau mengusulkan. Tepat rasanya kalau kami belajar disini,’’ tutur ketua rombongan kunjungan kerja (kerja) Komisi IV DPRD Kabupaten Gresik Khoirul Huda, Selasa (9/10).

Pihaknya sengaja datang untuk menggali informasi pembuatan perda tersebut. Ini penting agar penyusunan perda di Kabupaten Gresik nanti optimal. Khoirul tak membantah karakteristik Kota Madiun dan Kabupaten Gresik sebenarnya cukup berbeda. Kabupaten Gresik berpenduduk 1.3 juta jiwa, dan jumlah warga miskin sekitar 349.000 jiwa sesuai data Dinas Sosial Kabupaten Gresik. Ini jelas berbeda dengan Kota Madiun. Namun, Kota Madiun pastinya memiliki cara penanggulangan kemiskinan yang efektif.

‘’Pastinya penanganan kemiskinan ini memiliki dasar yang sama. Mulai cara mendapatkan data kemiskinan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami ingin menggali itu,’’ imbuhnya sembari menyebut cara Kota Madiun melayani masyarakatnya juga perlu untuk digali.

Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Madiun Ahmad Supriyadi menyebut jumlah data warga miskin Kota Madiun mencapai delapan ribu jiwa. Data didapat dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PP & PA) setempat. Dinsos, kata dia, sudah menerapkan sistem berbasis IT untuk mendata kemiskinan di Kota Madiun.

‘’SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) sudah diterapkan sejak 2017 dan data dimutahirkan melalui aplikasi Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG),’’ jelasnya.

Dinsos, lanjutnya, juga bekerjasama dengan tim yang ada di kelurahan se-Kota Madiun. Tim selalu memperbarui data sesuai nama dan alamat yang langsung disurvei. Tak heran, data yang didapat sesuai dengan kondisi di lapangan.

‘’Tim yang ada dikelurahan mendatangi langsung warga yang mengusulkan atau yang diusulkan sebagai warga miskin,’’ tuturnya.

Selain itu, pemkot juga mengalokasikan anggaran cukup besar untuk penanggulangan kemiskinan dari APBD. Lebih dari Rp 96 miliar untuk percepatan penanggulangan kemiskinan. Anggaran dibagi ke sepuluh organisasi perangkat daerah (OPD) dan empat kelompok untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan tersebut. Pembagiannya, program bantuan sosial mendapat plafon anggaran sekitar Rp 76 miliar, pemberdayaan dianggarkan Rp 17 miliar, bidang ekonomi mikro dan kecil dianggarkan Rp 2 miliar, dan dana pendukung penanggulangan kemiskinan dianggarkan sebesar Rp 587 juta. (nurdiono/adit/kominfo).

#100ThMadiun
#KotaKarismatikMadiun

Artikel Terkait

Gowes Empat Kelurahan, Wali Kota Senam Bersama Lansia

Gowes Empat Kelurahan, Wali Kota Senam Bersama Lansia

MADIUN - Agenda Wali Kota Madiun Maidi untuk menghadiri Senam Lansia terus berlanjut. Seperti pada kegiatan orang nomor satu di Kota Pendekar itu pada Sabtu (21/5). Diawali dengan gowes dari kediamannya di Jalan Merpati, wali kota menuju empat lapak UMKM kelurahan...