Menggali Lebih Dalam Potensi Penerimaan Negara dari Sektor Cukai

Di Posting Oleh madiuntoday

23 April 2019

SUDAH tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia bahwa kebutuhan negara didanai dari pungutan-pungutan yang bersifat wajib seperti pajak, bea masuk, dan cukai. Terlebih di era menuju serba digital serta semakin gencarnya revolusi industri 4.0 sekarang ini. Mudah bagi masyarakat untuk mengetahui segala informasi termasuk tentang bagaimana negara mendanai hajat hidup rakyatnya. Salah satu jenis pungutan yang memiliki potensi besar bagi penerimaan negara adalah cukai. Seperti halnya pajak, cukai bertujuan untuk menjalankan fungsi penganggaran (budgetair) dan fungsi pengatur (regulerend). Cukai diberlakukan untuk mengamankan hak-hak penerimaan negara dan mengatur konsumsi barang-barang yang harus dibatasi. Hal itu dirasa penting mengingat barang-barang wajib cukai ini berdampak buruk bagi kesehatan jika penggunaannya berlebihan.

Sekilas tentang Cukai

Menurut Undang-Undang 11/1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 39/2007 tentang Cukai, cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Jika ditelaah lebih jauh, sifat dan karakteristik barang-barang yang dikenakan cukai di antaranya karena konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, dan pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, sehingga perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Dalam Undang-Undang Cukai terdapat tiga jenis barang kena cukai. Yakni, etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau. Seiring dengan perkembangan teknologi dan industri, tidak dapat dipungkiri jika jenis barang kena cukai dapat bertambah lagi obyeknya. Demikian yang telah termaktub dalam Undang-Undang Cukai pasal 4 ayat (2), bahwa penambahan barang kena cukai dapat diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah. Apabila kita melihat ke belakang, sebelum terbit Undang-Undang Cukai 11/1995, telah ada ordonansi warisan dari Pemerintah Hindia Belanda yang mengenakan cukai terhadap lima jenis barang. Di antaranya minyak tanah, alkohol suling, bir, tembakau, dan gula.

Kemudian jika dibandingkan dengan negara lain, saat ini Indonesia memiliki obyek cukai yang relatif lebih sedikit. Inggris misalnya, saat ini memiliki sebelas jenis obyek cukai antara lain wine, cuka, spirit, minuman beralkohol, produk tembakau, minyak hidrokarbon, barang komposit yang mengandung minyak mineral, retribusi perubahan iklim, biofuel, dan mobil mewah. Selanjutnya, Brazil juga memiliki sebelas obyek cukai di antaranya wine, minuman berfermentasi, whisky, rum, spirit, gin, geneva, vodka, dan sebagainya. Bahkan, Thailand memiliki enam belas obyek barang kena cukai (di antaranya minyak bumi, produk alat listrik, baterai, kaca, kendaraan bermotor, rokok, minuman beralkohol, permadani, kartu bridge) dan lima obyek jasa kena cukai (di antaranya bisnis hiburan dan rekreasi, perjudian, dan konsesi). Berkaca dari banyaknya obyek cukai yang diterapkan di negara lain, dapat kita bayangkan bahwa sebenarnya banyak sekali peluang dan kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan penerimaan negara melalu potensi-potensi obyek cukai baru.

Sumbangsih Cukai kepada Negara

Dilansir dari laman resmi Kementerian Keuangan, penerimaan cukai yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari 2016 hingga 2018 terus mengalami kenaikan. Pada 2016, penerimaan cukai berhasil dihimpun sebesar Rp 143,5 triliun, pada 2017 sejumlah Rp 153,3 triliun, dan pada 2018 sebesar Rp 159,5 triliun. Dari penghimpunan tersebut, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menetapkan strategi dalam menaikkan target penerimaan cukai dari tahun ke tahun. Kemudian perlu kita ketahui bersama bahwa terdapat beberapa hal yang membedakan cukai dengan penerimaan negara lainnya. Salah satunya adanya Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT). Mengingat cukai adalah pungutan negara yang bersifat khusus, dana bagi hasil cukai hasil tembakau diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri Keuangan 222/PMK.07/2017. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau ditetapkan sebesar dua persen dari jumlah keseluruhan. Hal itu diatur dengan proporsi khusus sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. Yakni 30 persen untuk pemerintah provinsi penghasil, 40 persen untuk kota/kabupaten daerah penghasil, dan 30 persen untuk kota/kabupaten lainnya. Alokasi pembagian dana bagi hasil cukai pun ditetapkan antara lain untuk peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan pemberantasan barang kena cukai ilegal. Di samping itu, dana bagi hasil cukai sebesar 50 persen diprioritaskan untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini tentu memunculkan harapan tersendiri bagi masyarakat mengingat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengalami defisit dalam membiayai biaya kesehatan masyarakat beberapa waktu lalu.

Pengalokasian dana bagi hasil cukai sebagaimana dijelaskan di atas tentu cukup dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari hanya tiga jenis barang kena cukai yang ditetapkan saat ini, ternyata pemerintah mampu memeroleh penerimaan cukai lebih dari Rp 100 triliun setiap tahunnya. Dua persen dari Rp 100 triliun atau lebih dari Rp 2 triliun tersebut digunakan untuk mendanai kebutuhan masyarakat di daerah penghasil cukai. Itu artinya, cepat atau lambat kesejahteraan masyarakat saat ini sedang didongkrak melalui penerimaan dari sektor cukai. Kemudian timbul lah pertanyaan. Bagaimana jika jenis barang kena cukai ditambah, mengingat adanya potensi pengenaan cukai terhadap barang-barang selain hasil tembakau, minuman mengandung etil alkohol dan etil alkohol? Mungkinkah pengalokasian dana bagi hasil cukai dapat lebih meluas sehingga meningkatkan kesejahteraan rakyat? Jawabannya adalah: sangat mungkin.

Menggali Potensi Penerimaan Cukai

Apabila kita kembalikan ke pemaparan sebelumnya bahwa cukai dikenakan terhadap barang yang konsumsinya harus dibatasi, tentu sangat mudah bagi kita untuk menemukan obyek-obyek apa saja yang bisa ditambahkan sebagai barang kena cukai baru. Hal itu dikarenakan saat ini sering kita temui berbagai eksternalitas negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan barang dan jasa yang ada di lingkungan sekitar kita. Namun, dalam mengorek dan menggali lebih dalam potensi barang-barang untuk dikategorikan sebagai barang kena cukai, tentu kita tidak bisa sembarangan. Penentuan barang kena cukai baru sudah barangtentu tidak boleh melenceng dari Undang-Undang Cukai dan filosofi cukai itu sendiri.  Menurut R. B. Permana Agung, Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang pernah menjabat pada tahun 1999 sampai dengan 2002, filosofi cukai berdasarkan Undang-Undang Cukai terdiri dari tiga. Yakni, selectivity on coverage (tidak semua barang yang beredar dapat dikenakan cukai), discrimination in intent (pengenaan cukai atas suatu barang tertentu dilakukan dengan tujuan tertentu), dan quantitative measurement (pengawasan fisik untuk memastikan bahwa kewajiban cukai telah dilaksanakan sebagaimana mestinya). Filosofi selectivity on coverage berarti bahwa barang yang akan dikenakan cukai harus memenuhi karakteristik yang dipersyaratkan undang-undang. Yakni, konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, dan pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Sedangkan filosofi discrimination in intent dan quantitative measurement mempersyaratkan pengenaan cukai harus memiliki tujuan yang jelas dan dalam pelaksanaannya harus diawasi sehingga kewajiban cukai dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sejauh ini, terdapat beberapa barang dan jasa yang kerap menjadi sorotan masyarakat akibat adanya eksternalitas negatif yang ditimbulkan. Antara lain, barang dari plastik yang menyebabkan pencemaran lingkungan, produk makanan/minuman mengandung pemanis buatan yang berdampak negatif bagi kesehatan, dan kendaraan bermotor yang menimbulkan polusi yang mengganggu kesehatan. Tak heran, obyek-obyek tersebut sejak tahun 2018 lalu memang sudah gencar diperbincangkan oleh DPR, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta kementerian terkait.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap batubara

Tetapi apabila kita lebih jeli dalam melihat lingkungan sekitar, sebenarnya masih ada banyak potensi barang atau jasa kena cukai baru yang perlu dipertimbangkan. Seperti beberapa waktu lalu saat Film Dokumenter dari Watchdoc berjudul Sexy Killer viral, tampaknya masyarakat mulai tersadar bahwa di samping menjanjikan tersedianya listrik sebagai kebutuhan vital, ternyata Pembangkit Listrik Tenaga Uap batubara juga mengancam kesehatan saudara-saudara kita yang tinggal di dekat tempat beroperasinya pembangkit listrik tersebut. Tidak bisa dihitung jari jumlah manusia yang menghirup udara beracun setiap harinya. Bahkan tak hanya hitungan jari pula jumlah manusia yang menderita kanker atau penyakit pernafasan lain. Jika kita menilik salah satu karakteristik cukai yaitu dibebankan demi keseimbangan dan keadilan, tentu eksternalitas negatif PLTU ini perlu dipertimbangkan untuk dikenakan cukai. Sebab ketika suatu masyarakat di suatu belahan bumi Indonesia mampu hidup berdampingan dengan udara bersih, tentu masyarakat yang tinggal di dekat kawasan PLTU seharusnya juga memiliki hak dan kesempatan yang sama.

Industri Semen

Kemudian mari kita soroti industri semen. Industri semen juga merupakan penyumbang polutan yang besar pada pencemaran udara. Tak ayal, proses produksi pada industri semen memang memanfaatkan bahan bakar fosil, sehingga menimbulkan dampak gas efek rumah kaca. Polutan limbah industri semen berupa emisi karbon monoksida (CO) sudah tidak diragukan lagi bisa meningkatkan kematian bayi dan kerusakan otak. Nitrogen Dioksida (NO2) pun turut mengambil peran dalam memunculkan penyakit pembengkakan paru-paru. Tak hanya itu, sulfur oksida, karbon, klorin, hidrokarbon, ozon, partikular debu, dan timah juga turut andil dalam pencemaran udara. Sama halnya dengan cerita di sekitar kawasan PLTU, industri semen yang tersebar di Indonesia juga patut menjadi perhatian terkait pembebanan di bidang cukai.

Game Online

Apabila sedikit membuka memori ke belakang, kita ketahui manusia mulai dimudahkan dengan adanya gawai pintar (smartphone) sejak beberapa tahun terakhir. Sejak saat itu pula hampir seluruh masyarakat dari berbagai lini usia tak terasa telah menempatkan alat ini sebagai kebutuhan utama. Bisa dikatakan, gawai pintar sudah menjadi saudara kandung narkoba, sama-sama menimbulkan candu. Salah satu faktor pendorong terjerumusnya masyarakat ke dalam virus candu ini adalah karena diciptakannya permainan daring (game online). Tak hanya anak-anak, remaja hingga orang dewasa pun turut asyik memainkan game ini. Sudah tak heran lagi jika sebagian besar pemilik gawai memilih untuk memainkan game online untuk memanfaatkan waktu-waktu senggangnya. Bahkan mirisnya, saat ini tidak sulit untuk menemui pelajar yang gemar mencuri-curi waktu untuk berkutat dengan game online saat pelajaran di kelas tengah berlangsung.

Menurut World Health Organization (WHO), ada tiga dampak negatif dari kecanduan game online. Yaitu: menarik diri dari lingkungan, mudah kehilangan kendali, dan tidak peduli dengan kegiatan lain di sekitarnya. Tentu hal ini baik secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak negatif bagi masyarakat. Di kalangan anak-anak, mereka akan terbiasa dengan sikap individualis dan kegiatan yang kurang produktif. Secara tak langsung anak-anak akan terbiasa bersikap apatis dengan hadirnya game ini. Dalam jangka panjang hal ini memunculkan dampak sosial yang kurang baik. Pun di kalangan orang dewasa, akan berdampak pada penurunan produktivitas. Mereka akan cenderung lebih tertarik memanfaatkan waktu senggangnya untuk berkutat dengan game tersebut daripada berinteraksi dengan sekitar atau melakukan kegiatan produktif yang lebih bermanfaat. Kita ketahui bersama, semakin kita produktif, maka semakin banyak hal yang kita dapatkan. Oleh karena itu, maraknya game online di tengah-tengah kita saat ini, sudah saatnya menjadi perhatian mengingat dampak negatif yang ditimbulkan dan konsumsinya yang perlu dibatasi, misalnya melalui pembebanan cukai.

Penambah Penerimaan Negara

Sesuai peribahasa, sekali merengkuh dayung dua sampai tiga pulau terlampaui, pemikiran terhadap penambahan obyek cukai baru ini selain untuk mengurangi dampak-dampak negatifnya, sudah pasti juga dapat mendongkrak penerimaan negara. Seperti dipaparkan sebelumnya bahwa hanya dari tiga jenis barang kena cukai saja negara sudah bisa menghasilkan lebih dari Rp 100 triliun per tahunnya. Bisa jadi dengan penambahan obyek baru penerimaan negara dari sektor cukai bisa meningkat berkali lipat. Hal inilah yang perlu dipertimbangkan kembali oleh pemerintah dan kita sebagai warga negara. Jika dihubungkan dengan ilmu ekonomi makro menggunakan formula Produk Domestik Bruto pendekatan pengeluaran dan pendapatan. Yaitu PDB = konsumsi + investasi + pengeluaran pemerintah + (ekspor – impor). Kondisi ini tentu dapat dimanfaatkan pemerintah untuk meningkatkan nilai PDB, yang mana PDB juga dapat didefinisikan sebagai nilai output atau dialokasikan untuk investasi sehingga bisa menambah persediaan modal. Dengan begitu, secara tidak langsung penambahan obyek cukai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.

Penulis: Shinta Ayu Nikmasari Solichah

Mahasiswa DIII Akuntansi Alih Program

Politeknik Keuangan Negara STAN

Artikel Terkait

Serahkan BRS, Kepala BPS: IPM Kota Madiun Naik 0,42 Poin

Serahkan BRS, Kepala BPS: IPM Kota Madiun Naik 0,42 Poin

MADIUN – Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kota Madiun masih cukup tinggi di Jawa Timur. IPM Kota Pendekar masih bertengger di tiga teratas. Pun, tercatat ada peningkatan 0,42 poin. IPM di angka 81,25 saat ini. Sementara IPM 2020 di angka 80,83. Hasil penghitungan...

Don`t copy text!