Tak Hanya Mudah, Urus Izin PIRT Juga Dibekali Pelatihan Keamanan Pangan

Di Posting Oleh madiuntoday

25 Agustus 2020

MADIUN – Izin produk industri rumah tangga (PIRT) menjadi jaminan bagi pelaku usaha bahwa produk yang dijualnya telah memenuhi standar yang berlaku. Untuk itu, Pemkot Madiun selalu mendorong pelaku usaha agar memiliki PIRT.

Pengajuan izin PIRT di Kota Madiun tak hanya mudah. Tapi juga gratis. Bahkan, pelaku usaha mendapatkan pembinaan berupa penyuluhan keamanan pangan (PKP) untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap standar kesehatan produk.

Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun Dwi Yuliastuti menuturkan, bimtek PKP ditujukan bagi pelaku usaha yang baru pertama kali mengajukan PIRT. Selain itu, produk yang dihasilkan juga wajib memenuhi persyaratan saat diverifikasi lapangan oleh tim validasi PIRT.

‘’Setelah pelaku usaha mengajukan PIRT, petugas melakukan pengecekan langsung. Mulai dari bahan baku, tata cara penyimpanan produk, pengolahan, hingga produk siap jual. Semua harus sesuai syarat kesehatan,’’ paparnya.

Setelah mengikuti PKP, pelaku usaha melaksanakan pre test dan post test. Untuk bisa lulus, nilai post test minimal adalah 60. Baru setelahnya pelaku usaha mendapatkan sertifikat PKP dan sertifikat PIRT.

Lebih lanjut, Yuli mengatakan, ada 70 UMKM baru yang mengajukan PIRT pada 2020. Jumlah ini didapatkan dari pelaku usaha yang melakukan pendaftaran PIRT tahun lalu dan awal tahun 2020. Sedangkan, jumlah pelaku usaha yang sebelumnya telah memiliki PIRT dan melakukan pengajuan ada 260 orang.

‘’Izin PIRT memiliki masa berlaku 3 tahun. Setelah 3 tahun, pelaku usaha wajib memperpanjang izinnya,’’ terang Yuli.

Yuli pun menambahkan, produk yang bisa diajukan dalam PIRT merupakan makanan yang bisa tahan lama. Bukan makanan yang mudah basi atau produk minuman. ‘’Pengajuan PIRT bisa melalui kantor Dinkes maupun puskesmas,’’ tandasnya. (Dhevit/irs/madiuntoday)

Artikel Terkait

PPKM Level 3 Dibatalkan, Wali Kota : Pengetatan Tetap Dilakukan

PPKM Level 3 Dibatalkan, Wali Kota : Pengetatan Tetap Dilakukan

MADIUN - Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan bahwa pemerintah pusat resmi membatalkan status PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Pernyataan ini dirilis melalui laman...

Don`t copy text!