Jangan Membandel, Pelanggar PPKM Bisa Dikenakan Sanksi Denda Hingga Pidana

Di Posting Oleh madiuntoday

13 Januari 2021

MADIUN – Kota Madiun tengah menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) saat ini. Masa PPKM ini dijadwalkan hingga 25 Januari mendatang. Wali Kota Madiun Maidi mengimbau masyarakat untuk patuh aturan. Pasalnya, petugas tak segan memberikan sanksi tegas setiap pelanggar.

‘’Aturannya jelas. Petugas akan tegas. Saya mengingatkan masyarakat harus menghargai, menghormati, dan melaksanakan Instruksi Mendagri, Keputusan Gubernur Jawa Timur, dan Instruki Wali Kota Madiun,’’ kata wali kota, Rabu (13/1).

Munculnya aturan tersebut tentu bukan tanpa alasan. Hal itu berdasar penilaian Komite Covid-19 Pemerintah Pusat. Artinya, Kota Madiun satu di antaranya sekian banyak daerah di tanah air yang butuh perhatian khusus terkait Covid-19. Kota Madiun, kata wali kota, setidaknya memenuhi empat kriteria. Yakni, hasil tracing massal banyak yang reaktif, jumlah kematian karena Covid-19 meningkat, kapasitas ruang isolasi rumah sakit lebih dari 70 persen, dan tingkat kesembuhan lama. Karenanya, wali kota berharap masyarakat untuk patuh.

‘’Ada yang membandel kita tindak tegas. Coba lihat di daerah lain. Bahkan, karena hajatana saja ada yang jadi tersangka. Saya sebenarnya tidak ingin seperti itu. Tapi ya jangan memaksa petugas mengambil tindakan tegas seperti daerah lain,’’ tegasnya sembari menyebut sanksi denda juga menanti.

Wali kota mencontohkan kasus hajatan di Bojonegoro yang berujung pidana. Tuan rumah akhirnya menjadi tersangka kerumunan di masa pandemi. Hal itu setelah sang pengantin yang nekat menggelar hajatan dengan mengundang teman-temannya hingga mengakibatkan kerumunan. Pengantin pria nekat mengundang teman-temannya secara sembunyi-sembunyi melalui aplikasi chatting. Begitu juga kasus-kasus pidana terkait kerumunan di berbagai daerah lain. Hal tersebut bukan tidak mungkin terjadi di Kota Madiun.

‘’Sanksi denda oke, sudah berjalan sampai saat ini. Tapi lihat saja kalau (pelanggarannya) seperti itu. Kita semua tahu ada yang sampai jadi tersangka. Kan eman-eman,’’ jelasnya.

Terkait sanksi denda, sudah diatur dalam Perwal nomor 56/2020 tentang perubahan atas Perwal 39/2020. Setiap warga masyarakat bisa dikenakan denda sampai Rp 250 ribu. Sedang, untuk pemilik usaha sanksi denda bisa mencapai Rp 1 juta. Karenanya, wali kota mewanti-wanti semua masyarakat dan pemilik usaha untuk patuh aturan.

‘’Ada yang boleh buka sampai pukul 19.00, ada yang sampai pukul 21.00, dan ada yang harus tutup 24 jam. Bisa dilihat di aturan. Bagi yang masih membandel, ya lihat saja. Tanggung sendiri akibatnya,’’ terangnya.

Wali kota berharap masyarakat bersabar. Apalagi, masa PPKM hanya dua minggu jika tidak diperpanjang. Apalagi, PPKM demi kebaikan kita bersama terutama di masa pandemi Covid-19.

‘’Eman-eman kalau sampai jadi tersangka. Toh hanya dua minggu. Setelahnya, kita buka lagi dengan menyesuaikan perkembangan kondisi dan situasinya,’’ pungkas wali kota. (ws hendro/agi/madiuntoday)

Artikel Terkait

30 Sembuh Hari Ini, Tetap Waspada Karena Covid-19 Masih Ada

30 Sembuh Hari Ini, Tetap Waspada Karena Covid-19 Masih Ada

MADIUN – Penambahan kasus konfirmasi sepertinya mulai menurun di Kota Madiun. Setelah bertambah 60 konfirmasi kemarin, kasus konfirmasi bertambah 17 hari ini, (23/1). Sebaliknya, kasus sembuh meningkat. Setidaknya terdapat 30 kasus sembuh bersamaan 17 konfirmasi...

Tren Kasus Meningkat, PPKM di Kota Madiun Terancam Diperpanjang

Tren Kasus Meningkat, PPKM di Kota Madiun Terancam Diperpanjang

MADIUN – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Madiun sepertinya bakal diperpanjang. Hal itu, mengemuka dari keputusan pemerintah pusat yang memperpanjang PPKM di Jawa-Bali sampai 8 Februari nanti. Wali Kota Madiun Maidi menyebut SK PPKM untuk...

Don`t copy text!