Tren Kasus Meningkat, PPKM di Kota Madiun Terancam Diperpanjang

Di Posting Oleh madiuntoday

23 Januari 2021

MADIUN – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Madiun sepertinya bakal diperpanjang. Hal itu, mengemuka dari keputusan pemerintah pusat yang memperpanjang PPKM di Jawa-Bali sampai 8 Februari nanti. Wali Kota Madiun Maidi menyebut SK PPKM untuk Kota Madiun memang masih sampai 25 Januari nanti. Namun, melihat kondisi saat ini kemungkinan besar PPKM di Kota Madiun akan diperpanjang.

‘’SK kita masih dari 11 sampai 25. Nanti tanggal 25 dievaluasi. Saat evaluasi nanti, akan kita beri masukan-masukan. Jadi saat PPKM kedua mungkin akan ada aturan yang diubah,’’ kata wali kota, Jumat (22/1).

Salah satunya masukan terkait penurunan ekonomi selama PPKM pertama. Harapannya, menjadi pertimbangan PPKM ke dua nanti. Jika PPKM diperpanjang, waktu operasional jam malam diharapkan bisa lebih longgar. Mall yang harus tutup pukul 19.00 bisa dimundurkan sampai jam 20.00, lampu penerangan di gang bisa kembali dihidupkan, dan lain sebagainya. Namun, tentu mengacu keputusan gubernur nanti. Bahkan, kata wali kota, bisa juga sebaliknya.

‘’Gubernur menginstruksikan jam malam mulai pukul 19.00. Tapi saya kasih kelonggaran mulai pukul 21.00. Kalau ini (PPKM) diperpanjang, saya khawatir operasional jam malam malah dimajukan,’’ ungkapnya.

Karenanya, sebelum evaluasi ke dua pada akhir 25 Januari mendatang, Wali Kota Maidi meminta masyarakat benar-benar disiplin kali ini. Harapannya kasus semakin ditekan, kesembuhan tinggi, kapasitas rumah sakit longgar, dan kematian semakin ditekan. Jika itu terjadi, Kota Madiun bisa lepas dari status PPKM.

‘’Ini tanggug jawab bersama. Masyarakat juga punya tanggung jawab untuk menjaga dirinya sendiri dan keluarga. Caranya, dengan taat protokol kesehatan,’’ jelasnya.

Bahkan, wali kota berharap adanya peran aktif masyarakat. Tidak hanya menjaga diri sendiri dan keluarga. Namun, juga peduli kepada sesama. Wali kota ingin masyarakat saling mengingatkan jika menemukan pelanggaran. Upaya bersama tersebut diharapkan dapat menekan kasus penularan di Kota Madiun.

‘’Kesehatan itu kebutuhan bukan sekedar kewajiban. Masyarakat butuh sehat. Dan terkait Korona ini tidak bisa hanya pemerintah. Masyarakat harus berperan. Paling tidak patuh protokol kesehatan dan mengikuti anjuran pemerintah,’’ pungkasnya. (ws hendro/agi/madiuntoday)

Artikel Terkait

Persiapan Parluh 2021, Pemkot-Forkopimda Gelar Rapat Koordinasi

Persiapan Parluh 2021, Pemkot-Forkopimda Gelar Rapat Koordinasi

MADIUN - Pandemi Covid-19 turut memengaruhi kegiatan masyarakat. Tak terkecuali, Parapatan Luhur (parluh) yang akan segera dilaksanakan pada 13 Maret 2021 mendatang. Kegiatan musyawarah besar Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) itu akan digelar berbeda dari...

Pekan Panutan, Wali Kota Ajak Wajib Pajak Segera Penuhi Kewajiban

Pekan Panutan, Wali Kota Ajak Wajib Pajak Segera Penuhi Kewajiban

MADIUN – Pajak sumber pemasukan utama negara. Tanpa pajak, pembangunan bisa lumpuh. Karenanya, Wali Kota Madiun Maidi mengajak masyarakat wajib pajak untuk segera melapor dan membayar pajak sesuai ketentuan. Apalagi, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Madiun sudah...

Don`t copy text!