Mulai Menggeliat Lagi, BTN Madiun Targetkan Rp 120 Miliar untuk KPR Tahun Ini

Di Posting Oleh madiuntoday

3 Maret 2021

MADIUN – Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) bersubsidi masih menjadi prioritas di Madiun dan sekitar. Hal itu terlihat target program KPR BTN Madiun yang mencapai Rp 120 miliar tahun ini. Rp 70 miliar di antaranya target untuk KPR bersubsidi. Kepala Cabang BTN Madiun Joyce Ivone Mandani menyebut KPR subsidi memang memiliki pangsa pasar lebih besar untuk wilayah Madiun dibanding KPR non subsidi.

‘’Target kami tentu meningkat dari tahun sebelumnya. Tahun ini mencapai Rp 120 miliar dan untuk wilayah Madiun pasarnya masih KPR subsidi,’’ katanya.

Karena itu, pihaknya terus berupaya menawarkan program KPR bersubsidi tersebut kepada masyarakat. Namun, tentu tidak mudah. Pandemi salah satu alasannya kendati bisnis properti mulai bergerak lagi saat ini. Bahkan, Joyce mengaku Januari-Februari lalu belum menggembirakan. Namun, dia optimis perlahan akan mulai meningkat.

‘’Tantangannya tentu kondisi kesehatan saat ini. Kita tahu bahwa pandemi sudah berlangsung cukup lama dan belum diketahui kapan akan berakhir. Tetapi memang pengembang sudah mulai bergerak lagi saat ini. Tentu akan terus kita genjot,’’ jelasnya.

Joyce menyebut bakal memetakan pangsa pasar KPR di Madiun. Sebab, kondisi di Madiun berbeda dengan di Mojokerto tempat dirinya bertugas dulu. Joyce memang baru bertugas di Madiun Februari lalu. Menurutnya, penawaran KPR lebih banyak untuk buruh karena banyak perusahaan di Mojokerto. Nah, kondisi tentu berbeda di Madiun dan sekitar.

‘’Pengajuan KPR sejatinya bukan hanya untuk mereka dengan jenis pekerjaan tertentu. Semua jenis pekerjaan bisa mengajukan (KPR) asal kami bisa menganalisa transaksi keuangannya,’’ terang Joyce.

Selagi hasil analisa memungkinkan, lanjutnya, KPR bisa diberikan. Begitu juga sebaliknya. Karenanya, Joyce mengarahkan semua transaksi keuangan dilakukan secara digital agar bisa ter-record. Hal itu tentu memudahkan petugas untuk menganalisa. Joyce tak menampik ada banyak KPR yang gagal diberikan hanya karena kesulitan dalam proses analisa keuangan pemohon.

‘’Beberapa waktu lalu ada yang bertanya apakah tukang ojek online atau konvensional bisa mengajukan (KPR)? Tentu saja bisa selama kami bisa menganalisa transaksi keuangannya dan memang memungkinkan untuk itu (KPR),’’ ungkap Joyce.

Terkait program uang muka Rp 0 untuk KPR, Joyce mengaku belum ada petunjuk lebih lanjut dari kantor pusat. Karenanya, maksimal kredit masih 95 persen sehingga masih menggunakan uang muka minimal lima persen.

‘’Tetapi ada bantuan uang muka Rp 4 juta yang diberikan sekitar tiga bulan setelah akad kredit dengan syarat khususnya harus rumah pertama dan penghasilan maksimal Rp 8 juta,’’ pungkasnya. (ws hendro/agi/madiuntoday)

Artikel Terkait

Don`t copy text!