Pembahasan Dua Raperda Klir, Pemkot-Dewan Sepakati Raperda MBD dan PBG

Di Posting Oleh madiuntoday

21 Juni 2022

MADIUN – Satu persatu pembahasan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) selesai dibahas. Setidaknya ada dua Raperda yang tuntas dibahas hari ini, Selasa (21/6). Yakni, Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (MBD) dan Raperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Seluruh fraksi di DPRD Kota Madiun sepakat dan menyetujui dua Raperda itu untuk menjadi Perda.

Wali Kota Madiun, Maidi menyebut keberadaan dua Raperda tersebut cukup penting dan mendesak. Salah satunya, terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Seperti diketahui pemerintah pusat telah menghapus IMB. Karenanya, aturan di tingkat bawah juga harus disesuaikan. Yakni, tentang PBG tersebut. Pemerintah Kota Madiun bergerak cepat untuk membahas aturan terkait PBG tersebut.

‘’Prinsipnya aturan harus menyesuaikan aturan dari pusat. Kalau pusat ada perubahan, kita juga harus segera menyesuaikan. Ini penting agar jalannya pemerintah tetap optimal,’’ kata wali kota usai Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Atas Raperda Tentang Pengelolaan BMD dan Raperda Retribusi PBG di gedung DPRD Kota Madiun.

Pembangunan di masyarakat bisa terkendala jika aturan tidak segera klir. Masyarakat yang hendak mendirikan bangunan tentu harus tertahan terlebih dahulu. Sebab, perda terkait retribusi atas pembangunan itu belum ada. Wali kota berharap tahapan selanjutnya bisa cepat. Raperda yang telah disetujui itu akan disodorkan ke Gubernur Jawa Timur untuk dilakukan evaluasi. Jika telah beres, Perda bisa mulai dijalankan.

‘’Ya semakin cepat semakin baiklah. Tidak sampai akhir tahun, dalam satu dua bulan ke depan saya kira bisa selesai,’’ ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Istono menyebut ada 29 pembahasan Raperda tahun ini. Namun, lima di antaranya terpaksa ditunda tahun depan karena ada perubahan pada undang-undang di pusat. 24 rencana pembahasan Raperda itu satu persatu mulai diselesaikan. Termasuk dua Raperda yang telah disepakati tersebut. Istono optimis pembahasan semua Raperda bisa tepat waktu.

‘’Prinsipnya kita lakukan bertahap. Mana yang sekiranya harus lebih dulu seperti Raperda PBG itu, kita dahulukan,’’ terangnya. (nanda/agi/diskominfo)

Artikel Terkait