Rusunawa di Kota Madiun Termanfaatkan dengan Baik, Komisi V DPR RI Siap Perjuangkan Penambahan Lagi
MADIUN – Keberadaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kota Madiun tampaknya bakal bertambah ke depan. Hal itu mengemuka saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI Dalam Rangka Peninjauan Infrastruktur dan Transportasi di Kota Madiun, Rabu (27/3). Hal itu tak terlepas dari kebermanfaatan Rusunawa di Kota Madiun yang dinilai cukup baik.
‘’Daerah lain juga mengusulkan tetapi banyak yang kemudian terbelengkalai. Tentu akan kita prioritaskan seperti di Kota Madiun yang memang terbukti termanfaatkan dengan baik. Apalagi, lahannya sudah ada dan cukup luas. Mungkin bisa kita usulkan 2-3 Rusunawa lagi,’’ kata Pimpinan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI, Sadarestuwati usai kegiatan di Rusunawa III Kota Madiun di Jalan Hayam Wuruk.
Bahkan, Sadarestuwati mengaku akan membawa usulan dari Kota Madiun tersebut dalam rapat kerja komisi dan rapat dengar pendapat (rdp) dengan Kementerian terkait. Hal itu sebagai wujud apresiasi Komisi V akan kinerja Kota Madiun. Menurutnya, Kota Madiun cukup berhasil mengoptimalkan infrastruktur dari pemerintah pusat.
‘’Selain itu, pak wali tadi juga menyampaikan akan menambah pasar tradisional juga. Artinya, ada kepedulian untuk sama-sama mengoptimalkan infrastruktur yang kita bangun di Kota Madiun,’’ jelasnya.
Penambahan Rusunawa, lanjutnya, dinilai tepat dan memang dibutuhkan. Sebab, Kota Madiun termasuk daerah dengan wilayah yang kecil tetapi dengan jumlah penduduk yang padat. Tak heran, Rusunawa merupakan solusi yang tepat. Dirinya juga memberikan apresiasi dan dukungan terkait perencanaan Wali Kota Madiun, Dr. Maidi yang menurutnya berhasil. Kota Madiun dinilai menjadi lebih bagus. Wali kota juga berhasil mengubah daerah kumuh menjadi lebih menusiawi. Karenanya, tidak ada alasan untuk menolak usulan dari Kota Madiun.
‘’Jangan sampai kita malu menginjakkan kaki lagi di Kota Madiun. Harus kita perjuangkan benar. Termasuk akan menjadi pembahasan kita di rapat kerja komisi dan rapat dengar pendapat dengan Kementerian,’’ tegasnya. (ws hendro/agi/diskominfo)