1.225 Petani di Kota Madiun Terima Pupuk Subsidi 2025
MADIUN - Alokasi pupuk subsidi untuk petani di Kota Madiun pada tahun 2025 mengalami penyesuaian. Meski jatah pupuk urea berkurang, alokasi pupuk NPK justru meningkat. Penyesuaian ini dibarengi dengan bertambahnya jumlah penerima bantuan.
Pemerintah Kota melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) menyiapkan alokasi senilai Rp1,8 miliar dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Bantuan tersebut diproyeksikan menyasar 1.225 petani yang tergabung dalam 34 kelompok tani berbadan hukum, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Kepala Bidang Pertanian DKPP, Wahyu Niken Febrianti, menyebutkan peningkatan kuota ini menjadi kabar baik bagi petani. Apalagi, penyaluran tahun lalu menunjukkan capaian positif. Dari alokasi 728 ton urea, terealisasi 674,895 ton atau 92,71 persen. Sedangkan pupuk NPK terserap 389,592 ton dari 395 ton yang dialokasikan, dengan capaian 98,63 persen.
“Secara umum penyerapan NPK lebih baik dibanding urea. Tambahan alokasi biasanya diberikan setelah masa persiapan tanam dan pemupukan awal musim ketiga. Petani menyambut baik tambahan ini, hanya waktunya akan lebih efektif jika tidak melewati masa kebutuhan,” jelasnya.
Untuk tahun anggaran 2025, DKPP mengalokasikan pupuk urea sebanyak 631 ton, termasuk tambahan 10 ton dari sebelumnya. Hingga Agustus ini, realisasi penyaluran sudah mencapai 414,436 ton atau 65,68 persen. Sementara pupuk NPK mendapat alokasi 407 ton dengan realisasi 305,095 ton atau 74,96 persen.
Selain memperkuat program pupuk bersubsidi, Pemkot Madiun juga terus mendorong pengurangan ketergantungan petani terhadap pupuk kimia. DKPP secara rutin memberikan pelatihan pembuatan pupuk organik maupun pupuk hijau dari limbah peternakan dan tanaman.
“Kami ingin petani tidak hanya bergantung pada pupuk kimia. Pupuk organik bisa menjadi solusi jangka panjang untuk keberlanjutan pertanian,” pungkasnya.
(Rams/rat/kus/Madiuntoday)