Tutup Tahun 2025, Angka Kemiskinan Kota Madiun Tersisa 3,89 Persen
MADIUN – Tingkat kemiskinan di Kota Madiun terus tereduksi. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025, angka kemiskinan pada Maret 2025 turun menjadi 3,89 persen dari 4,38 persen pada Maret 2024.
Dilansir dari data Badan Pusat Statistik BPS Kota Madiun, jumlah penduduk miskin turun menyisakan 6.960 jiwa pada tahun ini. Atau berkurang sebanyak 880 jiwa dari tahun lalu di angka 7.840 jiwa.
Selain itu, rata-rata indeks kedalaman kemiskinan dari Maret 2015 hingga Maret 2025 mengalami penurunan sebesar 0,58 persen. Begitu juga dengan rata-rata indeks keparahan kemiskinan, turun 0,12 persen selama periode Maret 2015 hingga Maret 2025.
‘’Angka kemiskinan turun artinya program Pemkot Madiun efektif dan bergerak menuju perbaikan terhadap pendapatan masyarakat,’’ kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun Abdul Aziz, Rabu (31/12).
Menurut Aziz, keberhasilan Pemkot Madiun menekan angka kemiskinan tak lepas dari pelaksanaan program pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran. Tidak sekadar tepat jumlah, melainkan tepat terhadap masing-masing kebutuhan masyarakat.
‘’Jadi program intervensi bukan hanya penyaluran, tapi bantuan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Salah satunya program pemberdayaan,’’ jelasnya.
Lebih lanjut, Aziz menyebut program pengentasan kemiskinan perlu dijaga konsistensinya. Termasuk dalam pemutakhiran data sasaran. Sebab, keakuratan data menjadi dasar sebuah program dapat berjalan efektif maupun sebaliknya.
‘’Nah, disampaikan Pak Wali (Wali Kota Madiun Dr. Maidi) bahwa data penduduk miskin terus di-update. Khususnya data desil 1-3,’’ ungkapnya.
Menyikapi hal itu, Wali Kota Madiun Dr. Maidi menyusun strategi intervensi menekan angka kemiskinan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Madiun 2025 di Gedung Graha Krida Praja, Selasa (30/12).
‘’Angka kemiskinan harus turun. Untuk menurunkan akan ada beberapa program. Mulai program pendidikan melalui beasiswa hingga program jaminan sosial,’’ kata wali kota.
Dalam rakor tersebut, wali kota menginstruksikan seluruh lurah di Kota Madiun melakukan pendataan akurat di wilayah mereka masing-masing berdasarkan by name by address. Di antaranya, data pengangguran hingga lansia non produktif.
‘’Monografi harus ter-update. Lurah, camat, dan perangkat daerah harus bergerak. Data desil 1-3 perlu perhatian,’’ tutur orang nomor satu di Kota Madiun itu.
Menurut Dr. Maidi, data by name by address yang akurat menjadi dasar pelaksanaan program agar tepat sasaran. Untuk menekan angka kemiskinan, wali kota menyebut Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Pro JKK-JKM) menjadi salah satu opsi pengentasan kemiskinan.
Nantinya, program ini bakal menjadi jaminan perlindungan bagi masyarakat miskin. Pekerja yang menjadi peserta Pro JKK-JKM bakal dijamin keselamatan dan keberlangsungan hidup keluarganya jika sewaktu-waktu meninggal dunia. Saat ini, sebanyak 17.484 jiwa menjadi peserta program tersebut.
‘’Tukang becak, misalnya. Usia tua hingga meninggal dunia, maka ahli waris mendapat santunan. Termasuk beasiswa anak mereka sampai sarjana,’’ jelasnya.
Selain itu, wali kota mengaku punya program pembebasan pembayaran air, listrik, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi masyarakat miskin. Nanti, program tersebut bakal dioptimalkan secara merata bagi warga kurang mampu.
‘’Desil 1-3 gratis air dan listrik. Pajak juga dibebaskan. Warga yang produktif kami berdayakan. Insya Allah dengan program ini angka kemiskinan terus turun di Kota Madiun,’’ pungkasnya.
(ws hendro/ggi/madiuntoday)