Hadiri Musrenbang Kelurahan Nambangan Lor dan Pangongangan, Wali Kota Jaring Masukan Untuk Kesempurnaan ke Depan
MADIUN – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan sampai di Kelurahan Nambangan Lor dan Kelurahan Pangonganan. Wali Kota Madiun, Dr. Maidi pun hadir memimpin jalannya Musrenbang di kedua kelurahan tersebut. Kali pertama, orang nomor satu di Kota Pendekar tersebut memimpin Musrenbang di Kelurahan Nambangan Lor, Kamis (11/1) siang. Setelahnya, wali kota berganti memimpin Musrenbang di Kelurahan Pangongangan sore harinya. Seperti giat serupa sebelumnya, kegiatan juga sarat serap aspirasi secara langsung dari masyarakat yang hadir.
Berbagai usulan dalam Musrenbang pun mengemuka. Musrenbang tingkat kelurahan tersebut merupakan tindak lanjut dari Musrenbang tingkat kelurahan yang sudah berlangsung sebelumnya. Artinya, usulan yang tercatat dalam Musrenbang kelurahan sudah merupakan hasil pembahasan penentuan usulan skala prioritas.
Beberapa usulan di antaranya, pavingisasi, penerangan jalan umum, rumah tidak layak huni, jambanisasi, saluran air, perbaikan trotoar, rambu lalu lintas, dan speed bump. Ada juga usulan CCTV di sejumlah titik di Kelurahan Pangonganan. Namun, usulan CCTV tersebut sepertinya akan diganti usulan lain yang lebih mendesak.
‘’Kalau CCTV memang penting untuk merekam kejadian. Tetapi kota kita cukup aman, mungkin bisa dialihkan ke usulan lain yang lebih mendesak,’’ kata wali kota.
Selain itu, juga ada beberapa usulan langsung dari masyarakat. Seperti pelebaran gorong-gorong di Pasar Pancasila tepatnya dari arah belakang Rumah Sakit Islam (RSI) hingga terkait asuransi jaminan kecelakaan kerja dan kematian (JKK-JKM). Sejumlah usulan tersebut mengemuka dari Musrenbang di Kelurahan Nambangan Lor. Wali kota menyebut Musrenbang memang kesempatan untuk menggali masukan dari masyarakat. Wali Kota Dr. Maidi menyebut tidak menutup kemungkinan masih ada usulan mendesak yang mungkin terlewat.
‘’Kalau ada usulan sampaikan di forum seperti ini. Jangan hanya dibatin. Kalau dibatin saja pemerintah tidak tahu apa yang diinginkan masyarakat. Sebaliknya, semakin banyak masukan semakin menyempurnakan kehidupan ke depan,’’ pungkasnya. (ws hendro/rams/agi/diskominfo)