Apel Kesiapsiagaan Bencana, Wali Kota: Bencana Bisa Datang Kapan Saja, Kita yang Harus Selalu Waspada



MADIUN – Bencana bisa datang kapan saja. Karenanya, sesiapsiagaan personil maupun peralatan perlu untuk dilakukan. Apel Kesiapsiagaan Bencana pun dilakukan untuk mempersiapkan kewaspadaan bencana di Kota Pendekar.

‘’Pemerintah Kota Madiun selalu ready. Pelayanan publik yang prima itu kalau segala sesuatunya sudah dipersiapkan dulu. Jangan sampai menyesal setelah kejadian,’’ kata wali kota usai Apel Kesiapsiagaan Bencana Tahun 2024 di Lapangan Rejomulyo, Jumat (19/4).

Kota Madiun memang bukan daerah kategori rawan bencana. Namun, bukan berarti potensi bencana tidak ada sama sekali. Seperti diketahui, Kota Madiun berada di dataran rendah di antara dua gunung. Yakni, Lawu dan Wilis. Tak heran, bencana banjir dari air kiriman kerap menghantui. Berbagai upaya pencegahan pun dilakukan. Salah satunya, meningkatkan kesiapsiagaan personil dan peralatan, meningkatkan partisipasi masyarakat, hingga sinergitas dengan daeran lain.

‘’Kita juga sudah konek dengan daerah tinggi. Khususnya di wilayah (gunung) Wilis. Jadi saat sana hujan lebat, sudah langsung menginformasikan, jadi kita bisa waspada,’’ ungkapnya.

Selain itu, di titik jembatan dan lainnya juga sudah dipasangi early warning system (EWS). Tanda kewaspadaan dini tersebut diharap bisa meningkatkan kewaspadaan masyarakat saat bencana tiba. Wali kota berharap bencana tidak menghampiri Kota Madiun. Namun, saat bencana tiba setidaknya personil maupun masyarakat sudah lebih siap sehingga dampaknya bisa diminimalkan.

‘’Bencana tidak bisa diprediksi. Bisa datang tiba-tiba. Tentu kita tidak menginginkan itu. Tetapi kalau itu terjadi setidaknya masyarakat sudah lebih waspada sehingga dampaknya bisa kita tekan,’’ jelasnya.

Partisipai masyarakat memang terus ditingkatkan Pemerintah Kota Madiun. Salah satunya dengan pembersihan saluran lingkungan. Pemkot Madiun memberikan anggaran Rp 10 juta per RT untuk pembersihan saluran tersebut. Anggaran terus ditingkatkan dari Rp 9 juta per RW, kemudian Rp 5 juta per RT, dan tahun ini menjadi Rp 10 per RT.

‘’Kalau hanya mengandalkan pemerintah tentu kurang optimal. Makanya, masyarakat kita libatkan. Kita berikan anggaran, silahkan lingkungan dibersihkan masing-masing,’’ pungkasnya. (ney/agi/diskominfo)