Sajikan Pelaporan Keuangan Tercepat Nasional, BKAD Jadi Jujukan Pemda untuk Stuba
MADIUN – Kinerja apik Pemerintah Kota Madiun dalam menyuguhkan pelaporan keuangan untuk tahun anggaran 2021 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengundang sejumlah daerah lain untuk datang belajar. Setidaknya, sudah ada delapan daerah yang datang berkunjung ke kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Madiun selama 2022 ini. Terbaru ada perwakilan dari Pemerintah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang datang, Kamis (29/9).
‘’Jadi sudah ada delapan daerah baik kota dan kabupaten serta provinsi yang datang studi banding ke sini. Semua daerah itu pada intinya ingin bertanya bagaimana menyusun pelaporan keuangan secara cepat,’’ kata Sekretaris BKAD Kota Madiun, Sidik Muktiaji.
Selain dua daerah tersebut, enam daerah lainya yakni Kabupaten Pasuruan, Sleman, Ngawi, Kabupaten Blitar, Tuban, dan Sukoharjo. Bahkan, sudah ada sejumlah daerah yang berencana datang. Salah satunya, dari Belitung Timur. Sidik menyebut kedatangan mereka untuk bertanya terkait penyusunan laporan keuangan.
Seperti diketahui Pemkot Madiun tercatat sebagai daerah pertama yang menyerahkan laporan keuangan tahun anggaran 2021 di tingkat nasional. Pemkot Madiun sudah menyerahkan laporan keuangan tersebut pada 5 Januari 2022 silam. Artinya, masih di minggu pertama setelah tahun anggaran yang dilaporkan berakhir. Padahal, setiap daerah diberikan waktu maksimal tiga bulan setelah tahun anggaran berakir.
‘’Bahkan pada pelaporan keuangan tahun anggaran 2021 itu kita melakukan overlapping daerah di Jawa Timur. Disaat BPK menyerahkan hasil pemeriksaannya pada awal Maret, belum ada daerah di Jawa Timur yang melaporkan keuangan mereka ke BPK. Artinya, saat urusan kita sudah selesai dengan BPK, daerah lain menyerahkan laporannya saja belum,’’ terangnya.
Tak heran, jika pelaporan keuangan Pemkot Madiun bukan hanya tercepat di Jawa Timur. Tetapi juga tercepat secara nasional. Kecepatan pelaporan itu, lanjut Sidik tak terlepas dari keseriusan, komitmen, dan soliditas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Madiun. Seperti diketahui, pelaporan keuangan memang berangkat dari laporan keuangan tiap-tiap OPD.
‘’Kita sudah punya dream planner LKPD yang terdiri dari komitmen, identifikasi, regulasi, perhatian khusus, pemantauan, review parallel, dan terakhir penyelesaian. Tentu saja dengan di bawah arahan bapak wali kota,’’ pungkasnya. (BKAD/agi/madiuntoday)