Ada 5.636 Penerima BLTD DTU, Masih Proses Validasi, Pencairan Pertama Dijadwal Bulan Ini
MADIUN – Bantuan Langsung Tunai Daerah (BLTD) yang bersumber Dana Transfer Umum (DTU) tampaknya bakal segera cair. BLTD dengan total anggaran Rp 3,4 miliar itu sedang dalam proses verifikasi dan validasi (verval) lapangan. Pencairan ditarget dalam waktu dekat ini.
‘’Saat ini masih proses verval lapangan secara langsung. Kami melibatkan petugas dari kelurahan untuk memvalidasi kelompok penerima manfaat (KPM) secara door to door,’’ kata Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Madiun, Heri Suwartono, Rabu (5/10).
Heri menyebut anggaran Rp 3,4 miliar itu bakal dialokasikan untuk 5.636 KPM. Setiap KPM menerima Rp 150 ribu perbulan untuk empat bulan ke depan atau sampai Desember nanti. Namun, pencairan dilakukan dua kali. Pencairan pertama untuk September-Oktober dijadwalkan pada bulan ini. Pencairan kedua diprediksi pada awal Desember mendatang. Heri menambahkan selain masih dalam proses verval, pihaknya juga masih menunggu Surat Keputusan dan Peraturan Wali Kota.
‘’Verval ini penting untuk memastikan tidak ada dobel bantuan. Makanya kita cek langsung ke lokasi dengan disandingkan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial),’’ jelasnya.
Apalagi, sebelumnya sudah ada penyaluran BLT dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Nah, pastinya penerima BLTD ini harus di luar penerima BLT pusat tersebut. Penerima memang harus masuk dalam DTKS yang sudah penetapan pusat. Heri tak membantah terdapat usulan DTKS baru. Usulan yang belum mendapat penetapan pusat harus bersabar sejenak dan akan diikutkan program bantuan selanjutnya.
‘’Penyaluran melalui Bank Jatim dan tidak boleh diwakilkan,’’ ungkapnya.
Penerima yang berhalangan hadir saat pencairan tidak perlu khawatir. Bantuan tidak akan hangus. Petugas bank yang akan mengantarkan ke rumah penerima. Heri menyebut ini dalam rangka inflasi akibat kenaikan BBM. Sasarannya mencakup pelaku UMKM, ojek online serta konvensional, dan masyarakat rentan lainnya. Pun, dia berharap bansos tersebut dapat meringankan beban masyarakat.
‘’Ini juga berbeda dengan yang di Dishub. Nanti ada bantuan tersendiri melalui Dinas Perhubungan biarpun sumber anggarannya sama,’’ pungkasnya. (dspp/agi/madiuntoday)