FGD Pro JKK-JKM Bersama Komisi III DPRD, Pj Wali Kota: Ini Program yang Mengena Langsung Sasaran Kemiskinan
MADIUN – Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Pro JKK-JKM) Kota Madiun terus ditingkatkan. Meski cakupan sudah tinggi, Pemerintah Kota Madiun terus berupaya memperluas jangkauan. Forum Group Discussion (FGD) pun digelar dengan mengajak Komisi III DPRD Kota Madiun dalam upaya mengoptimakan Pro JKK-JKM tersebut.
‘’FGG ini yang pertama kita salurkan santunan dari manfaat pro JKK-JKM kepada ahli waris peserta dan yang kedua kita mengajak semuanya termasuk DPRD Kota Madiun dalam hal ini Komisi III untuk mengoptimalkan program ini,’’ kata Pj Wali Kota Madiun, Eddy Supriyanto usai membuka FGD yang berlangsung di Nawasewa Resto, Selasa (26/11).
Pj wali kota menyebut saat ini cakupan kepesertaan Pro JKK-JKM di Kota Madiun mencapai 16.524 saat ini. Pemerintah Kota Madiun menyiapkan anggaran Rp 3 miliar setiap tahun untuk pembayaran premi kepada BPJS Ketenagakerjaan terkait Pro JKK-JKM tersebut. Program tersebut memang menggandeng BPJS Ketenagakerjaan.
‘’Saat ini kita masih ada kuota sekitar 628 orang. Ini saya mohon didata benar siapa-siapa yang benar-benar membutuhkan. Kita berkolaborasi dengan wakil rakyat agar masyarakat yang diusulkan benar-benar yang membutuhkan,’’ ungkapnya.
Program JKK-JKM sudah berjalan sejak 2020 silam dengan nama Siaga Kita. Kala itu, hanya ada sebanyak 3 ribuan peserta. Pemerintah Kota Madiun terus mengoptimalkan cakupan hingga kini sudah mencapai 16 ribu peserta lebih. Kepesertaannya mulai dari sektor pekerja informal seperti tukang becak, tukang ojek, penjual pentol, tukang jahit, penarik gerobak sampah dan lain sebagainya. Cakupan juga diperluas dengan menyasar sektor pekerja penerima upah seperti ketua RT, ketua RW, Satlinmas, Kader Kesehatan, dan lain sebagainya.
‘’Program ini langsung mengena sasaran kemiskinan. Karenanya perlu untuk semakin kita tingkatkan,’’ pungkasnya. (ney/agi/diskominfo)