Dorong Inklusi Keuangan, OJK Jatim Gelar Monev dan Diskusi Program TPAKD Tahun 2024-2025
SURABAYA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Timur menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Provinsi Jawa timur tahun 2024 serta Diskusi Hambatan, Peluang dan Tantangan TPAKD di tahun 2025 di Kantor OJK Jawa Timur, Selasa (10/12).
Kegiatan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program TPAKD di daerah-daerah Jawa Timur telah berjalan dan dampaknya terhadap peningkatan literasi serta inklusi keuangan masyarakat.
Kepala OJK Provinsi Jawa Timur Yunita Linda Sari, menyampaikan pentingnya sinergi antara OJK, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan keberhasilan program TPAKD.
“Program TPAKD diharapkan dapat terus berkembang dan lebih berdampak di masa depan. Kami juga perlu mengevaluasi tantangan serta peluang yang ada dalam upaya memperluas akses keuangan kepada masyarakat,” ujarnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun Soeko Dwi Handiarto. Selain evaluasi, acara ini juga menjadi ajang diskusi mengenai hambatan, peluang, dan tantangan yang akan dihadapi TPAKD pada tahun 2025.
Diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dan strategi baru dalam mengoptimalkan peran TPAKD di seluruh wilayah Jawa Timur dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Dalam arahannya, Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono melalui Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur MHD Aftabuddin Rijaluzzaman menekankan pentingnya keterlibatan aktif setiap kabupaten/kota dalam mempercepat inklusi keuangan.
"Peran serta TPAKD sangat penting dalam menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif, serta mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat di seluruh pelosok daerah. Harapannya, kolaborasi antara pemerintah daerah, OJK, dan sektor keuangan lainnya dapat terus diperkuat," ungkapnya.
Dengan berbagai tantangan yang ada, OJK Provinsi Jawa Timur optimis bahwa sinergi yang terus diperkuat akan membuka lebih banyak peluang dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif di masa mendatang. (dspp/uli/diskominfo)