Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Wali Kota Madiun 2024 : Pemantapan Pembangunan Ekonomi dan Sosial
MADIUN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Madiun Tahun 2024 pada Selasa, (25/3). Evaluasi ini bertujuan untuk menilai pencapaian pembangunan ekonomi dan sosial serta memastikan efektivitas kebijakan yang telah dijalankan oleh Pemkot Madiun.
Disampaikan oleh Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, (LKPJ) Tahun 2024 berfokus pada pemantapan pembangunan ekonomi dan sosial. Laporan ini mencakup evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam berbagai sektor, termasuk pendapatan, belanja, serta pencapaian indikator ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Dari sisi keuangan daerah, realisasi pendapatan melampaui target yang telah dianggarkan. Dari anggaran sebesar Rp1,132 triliun, realisasinya mencapai Rp1,171 triliun atau 103,41%. Sementara itu, belanja daerah terealisasi sebesar Rp1,172 triliun dari anggaran Rp1,246 triliun, atau sekitar 94,02%. Pembiayaan daerah juga menunjukkan efisiensi dengan capaian 100%, yakni sebesar Rp113 miliar. Kinerja keuangan ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif dan tepat sasaran.
Dalam aspek ekonomi, Kota Madiun mencatat laju pertumbuhan sebesar 5,73%. Pertumbuhan ini menandakan meningkatnya aktivitas ekonomi di berbagai sektor, yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 84,51 poin, menunjukkan kemajuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Peningkatan IPM ini menjadi indikator positif bagi kualitas hidup warga Kota Madiun.
Tingkat inflasi di Kota Madiun juga terkendali dengan baik pada angka 1,31%, yang relatif rendah dibandingkan daerah lain. Hal ini mencerminkan stabilitas harga barang dan jasa, yang berdampak positif terhadap daya beli masyarakat.
Selain itu, angka pengangguran terbuka berhasil ditekan menjadi 4,3%, menunjukkan adanya peningkatan kesempatan kerja bagi warga. Tingkat kemiskinan pun mengalami penurunan menjadi 4,38%, yang mencerminkan efektivitas program pengentasan kemiskinan yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah.
Wakil Wali Kota Madiun menegaskan bahwa capaian pembangunan tahun ini menunjukkan progres yang baik. "Kami terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang tepat sasaran dan efisien. Angka pertumbuhan ekonomi yang positif dan penurunan tingkat kemiskinan menjadi bukti kerja keras pemerintah daerah," ujarnya.
"DPRD akan terus mengawal dan memastikan bahwa anggaran daerah digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Kami juga mendorong sinergi yang lebih kuat antara eksekutif dan legislatif dalam pembangunan Kota Madiun," ungkap H. Armaya.
Harapannya, transparansi dan akuntabilitas semakin meningkat, sehingga pembangunan Kota Madiun dapat berjalan lebih baik di masa mendatang serta meningkatkan inovasi agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh masyarakat. (wshendro/uli/diskominfo)