Ada 75 Ribu Lebih Sasaran Sensus Ekonomi di Kota Madiun, Progres Capai 25 Persen, BPS Sebut Sesuai Target
MADIUN – Sensus ekonomi (SE) sudah mulai berjalan. Di Kota Madiun setidaknya terdapat 75 ribu lebih sasaran. Setidaknya progresnya sensus sudah mencapai 25,62 persen dari sasaran untuk 15 hari pertama ini.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun Abdul Aziz menyebut capaian tersebut sudah sesuai target. Pihaknya menargetkan progres sensus mencapai 25 persen di 30 Juni 2026. Sementara capaiannya sudah 25 persen lebih. Kendati begitu diakuinya ada beberapa kendala yang mengemuka di lapangan. Dari jadwal bertemu dengan sasaran hingga penolakan.
‘’Di awal-awal petugas memang masih butuh penyesuaian, butuh adaptasi. Mulai terkait wawancara, kuisioner, dan lain sebagainya. Tetapi seiring waktu berjalan, Alhamdulillah sudah mulai lancar dan capaian kami sesuai target,’’ ungkapnya.
Aziz menyebut kendala utama lebih kepada penyesuaian dengan jadwal sasaran. Banyak sasaran yang meminta dijadwalkan ulang karena pekerjaan. Ada yang meminta malam bahkan ada yang meminta dijadwalkan di hari libur kerja. Selain itu, Aziz mengaku bahkan ada penolakan dari sejumlah sasaran. Namun, hal itu dapat diatasi setelah diberikan pengertian.
‘’Ada beberapa memang menolak, mulai dari memang tidak mau karena menganggap petugas kepo, ada yang menolak karena takut pajak, dan lain sebagainya. Tetapi setelah diberikan pemahaman sasaran akhirnya mau untuk disensus,’’ ungkapnya.
Aziz menambahkan sensus ekonomi tidak ada kaitannya dengan pajak atau apapun. Sensus ekonomi hanya untuk memotret kondisi dan struktur ekonomi secara utuh. Pihaknya menjamin kerahasiaan data yang dihimpun petugas. Pun, data tersebut dilindungi undang-undang. Pihaknya tidak diperkenankan memberikan data sensus ekonomi kepada siapapun.
‘’Kami juga bekerja sama dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) untuk mengatasi kebocoran data karena serangan dari eksternal,’’ terangnya.
Aziz menegasnya pihaknya hanya bertugas mencatat data. Tidak untuk menyebarluaskannya. Di sisi lain, masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk menyampaikan jawaban yang sebenarnya. Hal itu agar data sensus penduduk dan akurat. Hal ini penting karena data sensus menjadi dasar pengambilan kebijakan ke depan.
‘’Sensus ekonomi murni untuk memotret kondisi ekonomi, tidak ada kaitannya dengan pajak, bantuan sosial, dan lain sebagainya. Dan kami pastikan datanya aman. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir,’’ pungkasnya. (dspp/agi/madiuntoday)