DPR RI Muhtarom-Wali Kota Maidi Salurkan Bantuan 26 Alsintan Pra Panen dari Kementerian



MADIUN – Bantuan pemerintah pusat kembali mengucur ke Kota Madiun. Kali ini, terdapat bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) dari Kementerian Pertanian. Setidaknya terdapat 26 alsintan berbagai jenis yang diberikan untuk kelompok tani di Kota Pendekar. Penyaluran bantuan diawasi langsung anggota Komisi IV DPR RI, Muhtarom dengan didampingi Wali Kota Madiun, Maidi di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, Jumat (25/8).

‘’Ini luar biasa sekali ya. Kita mendapatkan lagi bantuan dari pemerintah pusat yang disalurkan langsung oleh Mbah Tarom. Ini akan sangat membantu petani kita,’’ kata Wali Kota Maidi.

26 alsintan pra panen tersebut yakni, sebelas unit pompa air, delapan unit hand traktor, empat hand sprayer elektrik, dua cultivator mini, dan satu alat transportasi roda tiga. Bantuan tersebut berangkat dari serap aspirasi yang dilakukan Muhtarom yang tak lain Bupati Madiun 2008–2013 dan 2013-2018 tersebut. Karenanya, wali kota memberikan banyak terima kasih kepada Mbah Tarom yang sudah memberikan banyak perhatian untuk Kota Madiun.

‘’Kepedulian Mbah Tarom sangat membantu Kota Madiun. Baru Mbah Tarom ini ya saya kira,’’ ungkap wali kota.

Sementara itu, Muhtarom menyebut alsintan pra panen tersebut diharap bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat khususnya petani. Mbah Tarom menambahkan hamparan areal pertanian di Kota Madiun memang tidak terlalu luas. Karenanya, dia berharap pertanian di Kota Madiun berorientasi bisnis. Yakni,harus efektif efisien. Salah satunya dalam memilih jenis tanaman yang ditanam.

‘’Harus efektif benar. Lahan yang ada harus dioptimalkan agar produksinya juga maksimal,’’ harapnya.

Terkait musim kemarau, Muhtarom juga berpesan untuk memanfaatkan sumur air dalam. Bantuan pompa air yang diberikan bisa digunakan. Dia mengaku tidak bisa memberikan bantuan sibel karena berkaitan dengan komisi lain. Sibel berkaitan dengan alat listrik yang ada di Komisi VI. Sementara dirinya ada di Komisi IV.

‘’Tadi ada yang tanya, kenapa tidak sibel. Sibel itu ada di Komisi VI. Jadi lintas komisi,’’ pungkasnya. (dspp/agi/diskominfo)