Masuk 10 Besar Pertumbuhan Realisasi Investasi Terbaik Jawa Timur, Kota Madiun Tambah Satu Penghargaan Lagi



MADIUN – Pertumbuhan investasi di Kota Madiun cukup tinggi. Khususnya, di era kepemimpinan Wali Kota Madiun, Dr. Maidi. Tak heran, jika Kota Madiun masuk sepuluh besar daerah di Jawa Timur dengan pertumbuhan realisasi investasi terbaik 2023. Penghargaan diberikan DPMPTSP Provinsi Jawa Timur dan diterima Kepala DPMPTSP Kota Madiun, Rully Dwi Ratnawati di Dyandra Convention Center Surabaya, Selasa (12/12).

‘’Pertumbuhan investasi di Kota Madiun memang cukup tinggi ya. Bahkan, di tahun ini dibanding tahun lalu pertumbuhan lebih dari 200 persen,’’ kata Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Madiun, Rully Dwi Ratnawati, Jumat (15/12).

Rully menjelaskan pertumbuhan investasi 2022 dibanding 2023 mencapai 201,58 persen. Kota Madiun memang menarik di mata investor. Hal itu tak terlepas dari perubahan-perubahan di Kota Madiun. Seperti diketahui, Kota Madiun menjadi magnit wisatawan beberapa tahun belakangan. Pemerintah Kota Madiun cukup berhasil menghadirkan objek wisata buatan yang menarik wisatawan. Hal itu tentu potensi ekonomi yang menarik para investor.

Pertumbuhan juga bisa dilihat dari pertumbuhan perizinan usaha di Kota Pendekar. Khususnya jenis usaha kecil mikro (UKM) dalam 4,5 tahun terakhir. Setidaknya ada 4.420 perizinan baru di tahun ini hingga awal November lalu. Itu merupakan pengajuan terbanyak sejauh ini. Pertumbuhan signifikan juga terlihat di 2022 lalu. Setidaknya, ada sebanyak 3.333 perizinan baru usaha kecil dan mikro. Sementara, untuk tiga tahun sebelumnya berturut-turut sebanyak 1.719 perizinan di 2021, 812 perizinan di 2020, dan 1.171 perizinan di 2019.

‘’Dengan penghargaan ini harapannya menjadi motivasi atau penyemangat bagi Kota Madiun terutama DPMPTSP dan OPD teknis lain untuk lebih meningkatkan kinerja, prestasi dan inovasi di tahun mendatang,’’ harapnya.

Rully berkomitmen memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Salah satunya, melalui kemudahan berusaha. Hal itu menjadi salah satu faktor utama bagi pemerintah untuk meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, juga implementasi regulasi yang menjadi dasar hukum administrasi dan teknis operasional. Namun, tentunya sangat dibutuhkan komitmen yang kuat dari berbagai pihak serta dukungan instrumen layanan yang memadai. (vincent/agi/madiuntoday)