Diseminasi Hasil Sensus Pertanian 2023, Wali Kota: Data Ini Acuan Kita Mengambil Kebijakan




MADIUN – Sensus Pertanian 2023 tahap I telah rampung. Hasil sensus pun penting untuk diketahui masyarakat. Untuk itu, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun pun menggelar diseminasi hasil sensus pertanian 2023 tahap pertama tersebut di Aston Hotel. Diseminasi dibuka langsung Wali Kota Madiun, Dr. Maidi, Senin (11/12).

Wali kota menyebut hasil sensus merupakan data penting untuk melakukan kajian-kajian. Khususnya kajian sebelum mengambil langkah kebijakan ke depan. Karenanya, wali kota menyampaikan terima kasih kepada BPS yang sudah melaksanakan sensus dengan baik.

‘’Kota kita ini sebagian lahan pertaniannya berkurang. Tetapi bagaimana produksinya tetap bisa ditingkatkan. Nah, ini kan perlu kajian-kajian dan salah satu data pijakannya dari sensus pertanian ini,’’ kata wali kota.

Wali kota menambahkan produksi pertanian di Kota Madiun memang tak maksimal karena minimnya lahan. Berbeda dengan daerah sekitar yang memiliki lahan pertanian cukup luas. Karenanya, sektor pertanian butuh perhatian khusus agar produksinya dapat meningkat dan berkualitas.

‘’Makanya dari sensus ini akan kita lihat, apakah dari kelompok tani kita perlu pembinaan, jenis bantuan, dan lainnya,’’ ujarnya.

Pemerintah Kota Madiun sudah memberikan sejumlah bantuan. Mulai dari bantuan bibit, pupuk, dan air. Wali kota menyebut bantuan ke depan akan lebih optimal dengan mengacu data dari sensus penduduk yang dilakukan BPS tersebut.

‘’Sensus ini gambaran kita akan mau apa dan seperti apa ke depan. Apapun itu harus berdasarkan data,’’ tegasnya.

Sementara itu Kepala BPS Kota Madiun, Abdul Aziz menyebut adanya peningkatan jumlah usaha pertanian di Kota Madiun. Selain itu, peningkatan juga terlihat pada jenis pertanian denga luasan lahan di bawah setengah hektar. Artinya, pertanian lahan kecil. Namun begitu, secara total luasan lahan pertanian di Kota Madiun mengalami penyusutan.

‘’Dalam sensus kali ini meliputi empat sektor. Yakni, usaha pertanian perorangan, usaha pertanian rumah tangga, usaha pertanian berbadan hukum seperti kelompok tani, hingga jenis usaha jasa pertanian,’’ pungkasnya sembari menyebut sensus pertanian tahap kedua dijadwalkan 2024 mendatang. (ney/agi/diskominfo)