Bersaing di Level Nasional
Ruang Satu
Kota kita cukup sering mendapatkan penghargaan. Pendataan yang kita lakukan, sudah ada 357 penghargaan dan prestasi hingga saat ini. Terbaru ada Paritrana Award. Paritrana award ini adalah penghargaan untuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Tak heran, berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Penghargaan yang diberikan tahun ini merupakan penilaian untuk 2023. Penilaian ini berlangsung setiap tahun salah satunya untuk mendorong daerah dan perusahaan agar memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan ini.
Tahun ini kita mendapatkan dua penghargaan sekaligus. Yakni, Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Paritrana Award 2023 Provinsi Jawa Timur kategori Pemerintah Kabupaten/Kota dan kategori perusahaan besar sektor perdagangan dan jasa untuk Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun. Penghargaan diberikan di Sangrila Hotel Surabaya, Rabu (28/2) lalu. Seperti diketahui, kita sudah menjalankan program ini sejak 2019 silam. Awalnya, hanya menyasar pekerja sektor informal. Namanya dulu Siaga Kita. Program itu terus kita perluas dan sekarang berganti program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Kita ganti namanya agar bisa menjangkau lebih banyak masyarakat kurang mampu. Tidak hanya pekerja sektor informal. Tetapi saat ini juga menyasar linmas, kader kesehatan, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), tenaga non ASN Pemkot Madiun, penjaga rumah ibadah, Ketua RT, RW, dan lain sebagainya. Program ini dikelola Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Madiun dan sudah mengikutsertakan sebanyak 14.087 peserta sampai saat ini. Tak heran kita berhasil mendapatkan Paritrana Award peringkat I. Di Jawa Timur, mungkin Kota Madiun yang paling banyak memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk masyarakat.
Untuk program JKK-JKM itu, Pemerintah Kota Madiun harus mengeluarkan uang Rp 16.800 per orang per bulan. Kalau ada 14.087 peserta, sudah berapa yang harus dibayarkan Pemkot Madiun kepada BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi itu tidak masalah. Saya rasa sebanding dengan jaminan sosial yang melekat. Program ini terbukti memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Saya melihat dan merasakannya sendiri. Ada seorang penarik gerobak sampah yang meninggal. Dia merupakan tulang punggung keluarga. Punya dua anak yang masih dalam usia sekolah. Namanya penarik gerobak sampah, penghasilannya pun tak seberapa.
Tatkala tulang punggung satu-satunya di keluarga itu meninggal dunia, tentu saja masa depan keluarga yang ditinggalkan dipertaruhkan. Beruntung yang meninggal itu sudah kita ikutkan JKK-JKM ini. Keluarga yang ditinggalkan mendapatkan santunan Rp 42 juta. Kalau meninggal karena urusan kecelakaan kerja, santunannya jadi Rp 48 juta. Kedua anak yang masih sekolah dapat beasiswa sampai lulus. Artinya, uang santunan bisa untuk modal usaha keluarga, anak-anak juga tetap bisa melanjutkan pendidikan sampai tuntas. Program ini bukan sekedar bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Tetapi program ini merupakan program kemanusiaan. Jangan sampai orang yang berduka ditinggalkan tulang punggung keluarganya semakin berduka. Tetapi bagaimana kita bisa membantu yang berduka agar tidak semakin jatuh ke jurang kemiskinan.
Lantas mengapa Perumda PDAM Tirta Taman Sari juga dapat penghargaan? Kota kita tidak hanya berhasil memperluas cakupan JKK-JKM ini. Tetapi juga berhasil mendorong partisipasi perusahaan. Perusahaan memang wajib mengikutsertakan karyawannya minimal dua program jaminan sosial ketenagakerjaan. Nah, PDAM kita tidak hanya mengikutsertakan karyawannya. Tetapi juga memperluas cakupan dengan mengikutsertakan masyarakat di luar perusahaan dengan memanfaatkan dana CSR. Setidaknya, PDAM kota kita sudah meng-cover sebanyak 1.184 peserta yang terdiri dari guru TPA, marbot masjid, penggali makam, penarik gerobak sampah, hingga ketua LPMK. Bahkan, sebelumnya cakupan mencai 1.191 peserta sebelum berkurang karena ada yang meninggal dunia.
Capaian ini juga mengantarkan kota kita menjadi wakil Jawa Timur di level nasional. Kita akan diuji kembali terkait program ini. Memang ada serangkaian penilaian. Jadi bukan lantas cakupan luas kemudian langsung dinyatakan sebagai pemenangnya. Bahkan, ada wawancara dengan penguji. Tim penguji juga cukup beragam. Mulai dari akademisi, praktisi, dan lain sebagainya. Nah, untuk tingkat nasional nanti dapat dipastikan akan lebih ketat lagi.
Tetapi kita harus tetap optimis. Apalagi, kota kita sudah cukup sering tampil di level nasional. Hampir semua penilaian yang dilakukan pemerintah pusat, kota kita selalu mencuri perhatian. Paling tidak ada di deretan sepuluh besar. Bahkan tiga besar. Seperti penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk 2023. Berdasarkan hasil evaluasi SPBE yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dalam Keputusan MenPAN-RB nomor 13/2024, indeks SPBE Kota Madiun mencapai 4,45 poin dengan predikat memuaskan. Capaian itu mengantarkan kota kita di urutan ketiga nasional peraih nilai SPBE tertinggi. Kota kita hanya kalah dari Kabupaten Banyuwangi dan Kota Surabaya di urutan pertama dan kedua.
Begitu juga dengan program smart city. Kota kita memang baru masuk dalam program Smart City bersama 25 daerah terakhir dari 100 pilot project kota cerdas pemerintah pusat. Kendati begitu, Kota kita cukup menarik perhatian nasional. Hal itu dibuktikan dari hasil evaluasi implementasi Kota Cerdas (Smart City) Tahap II 2023 yang cukup baik. Dari 141 Kota/Kabupaten yang masuk program Gerakan Menuju Kota Cerdas periode 2017-2021, kota kita berada di urutan tiga nasional. Kota kita mendapatkan nilai final hasil evaluasi sebesar 3,71. Nilai itu di bawah Kota Surakarta dengan 3,84 dan Kota Bandung dengan 3,83. Hasil tersebut tentu cukup membanggakan.
Saya memang tidak ingin hanya setengah-setengah. Tatkala memutuskan bertanding, kita harus menang. Vini, vidi, vici. Kita datang, kita lihat, dan kita menang. Saat kita serius kita mampu bersaing di tingkat nasional. Kota kita kecil tetapi mencuri perhatian nasional dengan penghargaan dan prestasinya.
Penulis adalah Wali Kota Madiun, Dr. Drs. H. Maidi, SH, MM, M.Pd