MADIUN – Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan di Kota Madiun cukup tinggi. Total kepesertaan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan di Kota Pendekar mencapai 199.046 peserta atau mencapai 98,80 persen. Namun, berdasar data BPJS Kesehatan Cabang Madiun ternyata peserta yang tercatat aktif hanya di angka 182.103 jiwa atau 90,39 persen per 1 September 2026 ini.
Artinya, terdapat kepesertaan yang tercatat tidak aktif saat ini. Baik yang dibiayai pemerintah, mandiri, maupun yang dibiayai perusahaan tempat bekerja. Karenanya, Plt Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun siap menambah kepesertaan aktif ke depan.
‘’Urusan jaminan kesehatan masyarakat harus all out. Kalau memang kepesertaan harus ditambah, akan kita tambah anggarannya untuk mengejar itu,’’ kata plt wali kota.
Hal itu disampaikan Plt wali kota saat Forum Kemitraan dan Komunikasi Pemangku Kepentingan BPJS Kesehatan. Kegiatan berlangsung di ruang 13 Setda Kota Madiun, Selasa (8/9). Dalam forum tersebut mengemuka berbagai persoalan. Salah satunya terkait cakupan peserta aktif yang di bawah target nasional. Cakupan peserta aktif di angka 182.103 jiwa atau 90,39 persen. Sementara target nasional di angka 95 persen atau sebanyak 191.389 peserta. Artinya, terdapat kekurangan sebanyak 9.286 peserta aktif. Jika dihitung anggarannya mencapai Rp 2 miliar lebih.
‘’Untuk mencapai 95 persen tadi ada kekurangan sekitar sembilan ribu peserta aktif. Itu anggarannya sekitar Rp 2 miliar lebih. Akan kita cukupi. Ini uang masyakarat untuk jaminan kesehatan masyarakat, kenapa tidak,’’ terangnya.
Pemerintah Kota Madiun sudah mengover sebanyak 69.957 peserta dengan peserta aktif mencapai 66.626. Pemkot Madiun setiap tahun menggelontorkan anggaran sekitar Rp 32 miliar setiap tahunnya untuk pembayaran premi ke BPJS Kesehatan. Besaran itu dimungkinkan akan bertambah tahun depan. Salah satunya untuk mengejar kekurangan kepesertaan aktif sesuai target nasional tersebut.
Namun, Plt wali kota juga meminta komitmen pelayanan dari BPJS Kesehatan yang juga harus terus ditingkatkan. Pasalnya, duit yang digelontorkan Pemkot Madiun ke BPJS Kesehatan juga cukup besar. Mencapai Rp 32 miliar setahun dan besar kemungkinan akan bertambah. Plt wali kota berharap tidak ada masyarakat Kota Madiun yang tak tertangani hanya karena urusan administrasi BPJS. Selain itu, pembayaran klaim untuk dokter dan lainnya yang dibayarkan BPJS Kesehatan juga harus lancar.
‘’Kalau harus memenuhi kepesertaan itu mudah. Tetapi layanan BPJS Kesehatan juga harus ditingkatkan. Jangan sampai ada masyarakat yang berobat kemudian terkendala BPJS-nya tidak aktif dan lain sebagainya. Saya tidak mau dengar itu,’’ tegasnya. (rams/agi/madiuntoday)
