MADIUN – Giat Parapatan Luhur (Parluh) 16 PSHT pimpinan Muhammad Taufik yang rencananya bakal digelar 25-27 September tampaknya mendapat lampu hijau untuk dilaksanakan. Tetapi tidak di Kabupaten maupun Kota Madiun. Kesepakatan itu mengemuka dalam rapat koordinasi keamanan dan ketertiban umum lintas daerah di GCIO Dinas Kominfo, Rabu (16/9). Faktor keselamatan dan keamanan masyarakat menjadi pertimbangan utama tidak diperbolehkannya Parluh berlangsung di Madiun. Hasil rakor juga mengemuka opsi untuk lokasi Parluh di wilayah Kabupaten Magetan.
‘’Hari ini merakorkan terkait pertama bahwa Pemkot Madiun menjamin keselamatan masyarakat. Karena pertama melalui Rakor 12 Agustus kemarin masyarakat bersurat kemudian kami terima melalui audiensi. Masyarakat sudah menyampaikan bahwa ada kekhawatiran terkait keamanan dan pengalaman yang sudah pernah terjadi. Sehingga hari ini kita berkoordinasi dengan provinsi juga Kabupaten Madiun serta Magetan dan sepakat bahwa untuk Parluh dipersilahkan tetapi tidak di Kota Madiun,’’ kata Plt Wali Kota F Bagus Panuntun usai rakor.
Rakor yang melibatkan Forkopimda Provinsi Jawa Timur, Kota/Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Magetan ini setidaknya menghasilkan lima poin kesepakatan yang kemudian ditandatangani bersama. Yakni, pelaksanaan Parluh PSHT pimpinan Muhammad Taufiq tidak dilaksanakan di wilayah Kota maupun Kabupaten Madiun dengan pertimbangan untuk menjaga kondusivitas keamanan, ketertiban dan keselamatan masyarakat.
Kedua, Forkopimda Kabupaten Magetan siap menjadi tuan rumah pelaksanaan Parluh. Ketiga, keselamatan masyarakat menjadi prioritas yang paling utama. Keempat, hasil itu menguatkan kesepakatan Forum Group Discussion (FGD) Forkopimda Kota Madiun yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2026 lalu. Yaitu keberatan apabila Parluh PSHT pimpinan Muhammad Taufiq dilaksanakan di Kota Madiun. Sementara poin kelima yaitu seluruh unsur TNI, Polri dan pemerintah daerah siap menjaga Kota dan Kabupaten Madiun tetap kondusif.
Tidak digelarnya Parluh PSHT pimpinan Muhammad Taufiq di Kota Madiun tak terlepas dari pertimbangan keamanan dan keselamatan masyarakat. Pasalnya, Parluh diprediksi berpotensi ricuh dengan PSHT Pusat Madiun pimpinan Moerdjoko. Pun, kericuhan pernah terjadi di antara dua kubu tersebut pada 2019 silam.
Pertimbangan lain karena Kota Madiun juga akan menjadi tuan rumah event nasional pada waktu yang sama. Yakni, Manasik Akbar yang digelar Kementerian Haji dan Umrah. Kegiatan juga di tanggal 25 September dan dihadiri ribuan peserta termasuk menteri terkait. Karenanya, keamanan dan kondusifitas tentu penting dan perlu untuk ditingkatkan.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Timur, Eddy Supriyanto yang memimpin jalannya rakor menyebut Jawa Timur merupakan barometer di tanah air. Karenanya, gejolak di Jawa Timur bisa berdampak besar. Dan Kota Madiun termasuk daerah dengan tingkat kerawanan yang tinggi setelah Surabaya dan Malang. Karenanya, setiap potensi gejolak harus ditekan semaksimal mungkin.
‘’Dari Jakarta sudah menyampaikan bahwa jangan ada percikan maupun gejolak apapun di Jawa Timur, karena Jawa Timur adalah barometer, begitu di sini batuk dropletnya sampai di Jakarta,’’ ungkap Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Timur, Eddy Supriyanto.
Hal senada juga diungkapkan Kepala Biro Operasi (Karo Ops) Polda Jatim Kombes. Pol. Joni Iskandar. Menurutnya, keamanan wajib diutamakan. Dia berharap pihak-pihak terkait untuk bisa menahan diri dan tidak mengedepankan ego sektoral. Hal itu penting demi terciptanya Kota Madiun yang aman, nyaman, dan kondusif.
‘’Kita menginginkan Jawa Timur khususnya Kota Madiun itu aman. Tidak selalu dihantui, selalu dicemaskan situasi yang seharusnya tidak boleh terjadi. Kami berharap semuanya bisa menahan diri, semua bisa menahan ego sektoral,’’ harapnya.
Sementara itu, Direktur Intelijen dan Keamanan (Dirintelkam) Polda Jatim Kombes Pol. Bondan Witjaksono dengan tegas melarang jalannya Parluh di Kota Madiun. Pasalnya, potensi gejolak cukup tinggi jika tetap dilaksanakan di Kota Madiun. Hal itu mengacu pada kejadian sebelumnya. Bahkan, pada Februari 2026 kemarin sempat kembali akan mengemuka konflik namun dapat dicegah.
‘’Kita tidak melihat (status) hukum, kita melihat keselamatan masyarakat. Saya tegas saja, tidak saya izinkan, saya tidak akan mengeluarkan izin, rekom (di Kota Madiun). Saya tidak takut dilaporkan, karena saya menjaga keamanan. Kami dari Polri selalu menjunjung azas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi,’’ tegasnya.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Madiun Hestu Wiradriawan yang mewakili Bupati Madiun menyebut konflik yang mengemuka dapat berdampak luas. Mulai dari pembangunan hingga geliat investasi. Karenanya, dia berharap kondusifitas wilayah tetap terjaga dan gelaran Parluh tidak dilaksanakan di Madiun.
‘’Untuk menjaga kondusivitas wilayah kami dari Pemkab Madiun tetap mendukung Parluh akan tetapi tidak dilaksanakan di Madiun. Karena apabila tidak kondusif, dampaknya luar sangat luas. Pembangunan, mencari investasi, dan sebagainya sangat berdampak,’’ ujarnya.
Bupati Magetan Nanik Endang Rusminiarti yang juga hadir dalam rakor menyebut pihaknya siap menjadi tuan rumah Parluh PSHT pimpinan Muhammad Taufiq. Pun sejatinya, hal itu sudah mengemuka dalam Rakor Forkopimda Kabupaten Magetan yang digelar 3 September 2026 lalu. Dalam rakor tersebut pihaknya siap menjamin keamanan agar kegiatan dapat terlaksana dengan lancar.
‘’Kami Forkopimda Kabupaten Magetan sudah melaksanakan rapat pada 3 September kemarin. Apabila Parluh dilaksanakan di wilayah Magetan, Pemkab Magetan, Polres dan Kodim akan menjamin keamanan agar kegiatan dapat terlaksana dengan aman,’’ terangnya. (ws hendro/agi/madiuntoday)
