Komitmen Perlindungan Kesehatan Secara Menyeluruh ke Masyarakat, Pemkot Madiun Raih Penghargaan UHC Kategori Utama
JAKARTA - Komitmen Pemkot Madiun dalam memberikan jaminan kesehatan secara menyeluruh pada masyarakat mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat. Hal tersebut setelah diterimanya penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards, di Jakarta Kamis (8/8). Penghargaan diterima langsung oleh Pj Wali Kota Eddy Supriyanto.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin memberikan sambutan kepada para kepala daerah dari 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota di Indonesia yang telah berhasil meraih predikat UHC.
Penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya pada program JKN. "Terima kasih kepada seluruh pemerintah daerah yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung program JKN. Pencapaian UHC di berbagai daerah ini menunjukkan komitmen negara dalam memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia," ungkapnya.
Untuk informasi, pada tahun lalu Pemkot Madiun telah mendapatkan penghargaan serupa. Dengan keikutsertaan masyarakat dalam program BPJS Kesehatan yang mencapai 99,29 persen. Pada penghargaan tahun 2024 ini, sudah meningkat menjadi 100 persen.
“Di Indonesia dari empat ratusan kabupaten/kota dan 38 provinsi, sudah tercover 98 persen. Sementara Kota Madiun sudah 100 persen dan keaktifan pesertanya sudah 85 persen. Artinya ini sudah on the track,” terang Pj Wali Kota sembari mengatakan pada penghargaan kali ini Kota Madiun mendapatkan penghargaan untuk kategori utama.
Pemerintah Kota Madiun, lanjutnya, memang memberikan layanan jaminan kesehatan yang bernama Penerima Bantuan luran Daerah (PBID). Pemerintah Kota Madiun tidak
pilih-pilih penerima. Masyarakat yang bersedia di kelas 3 akan dibiayai Pemerintah Kota Madiun.
Tahun ini setidaknya sudah meng-cover 67 ribu lebih kepersertaan BPJS PBID di Kota Madiun. Biaya setiap peserta sebesar Rp 37.800 perbulan. Dari jumlah tersebut, Pemerintah Kota Madiun rata-rata mengeluarkan Rp 2 miliar lebih untuk pembayaran ke BPJS Kesehatan setiap bulannya. Sedang anggaran tiap tahunnya mencapai Rp 32 miliar.
“Harapannya dengan program ini, masyarakat di Kota Madiun ini terjamin kesehatannya,” pungkasnya.
(rams/kus/diskominfo)