Masuk Dalam Daerah Tinjauan, PPID Kota Madiun Terima Kunjungan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur




MADIUN – Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur melakukan kunjungan kerja ke Kota Madiun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait praktik Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Madiun, pada Rabu (18/9). Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau implementasi layanan publik dan inovasi yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Madiun dalam hal pengelolaan informasi.

Dalam kunjungan tersebut, anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur memfokuskan perhatian pada proses inventarisasi dan pengarsipan dokumen yang dilakukan oleh PPID Kota Madiun. Tim penilai mengecek langsung dokumen-dokumen yang tersedia serta memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan oleh publik telah diorganisir dengan baik. “Kami ingin memastikan bahwa semua informasi publik dapat diakses dengan mudah dan transparan,” ujar Komisioner Komisi Informasi Jawa Timur M. Sholahuddin.

Selain itu, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur juga meninjau ruang PPID yang digunakan untuk melayani masyarakat. Ruang tersebut diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi warga yang ingin mengakses informasi publik. “Penting bagi kami untuk melihat langsung bagaimana pelayanan publik dilaksanakan, serta bagaimana masyarakat meresponsnya,” ujar salah satunya.

Kunjungan ini tidak hanya sebatas evaluasi, tetapi juga sebagai ajang untuk berbagi inovasi. PPID Kota Madiun telah menerapkan beberapa teknologi digital untuk mempermudah akses informasi bagi masyarakat, termasuk aplikasi mobile dan website yang user-friendly. “Inovasi dalam pelayanan informasi adalah kunci untuk meningkatkan partisipasi publik,” jelas Kabid Pengelolaan IKP Diskominfo Kota Madiun Bagus Wiyono.

Sebagai penutup, hasil kunjungan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi PPID di seluruh Jawa Timur untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik. PPID Kota Madiun berkomitmen untuk selalu mengoptimalkan praktik pengelolaan informasi yang baik dan transparan untuk masyarakat. (dspp/uli/diskominfo)