Wacana Sekolah Daring April 2026 Dibatalkan, Pemerintah Utamakan Pembelajaran Tatap Muka
MADIUN - Rencana pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara daring mulai April 2026 dipastikan tidak jadi diterapkan. Kebijakan yang sebelumnya muncul sebagai bagian dari upaya efisiensi dan penghematan energi itu dibatalkan karena pemerintah menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama. Dengan demikian, proses pembelajaran siswa tetap berlangsung secara tatap muka.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan, Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Hasil koordinasi lintas kementerian pun menegaskan pentingnya menjaga pembelajaran tatap muka guna mencegah penurunan kualitas pendidikan.
“Di sektor pendidikan, proses pembelajaran harus semakin optimal dan jangan sampai menimbulkan learning loss. Karena itu, pembelajaran tetap diutamakan secara luring,” ujar Pratikno, Selasa (24/3) dalam keterangan resminya. Ia menegaskan, pembelajaran daring saat ini belum menjadi kebutuhan mendesak.
Sebelumnya, pemerintah sempat mengkaji kemungkinan penerapan metode hybrid yang menggabungkan pembelajaran daring dan luring. Namun, setelah dibahas bersama kementerian terkait seperti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama, opsi tersebut tidak dijadikan prioritas.
“Memang sempat dibahas opsi hybrid, tetapi dengan mempertimbangkan kualitas pendidikan, pembelajaran daring belum menjadi urgensi,” jelasnya.
Saat ini, pemerintah fokus mendorong berbagai program peningkatan mutu pendidikan sebagai bagian dari prioritas nasional. Program tersebut meliputi revitalisasi sekolah, pengembangan Sekolah Rakyat, hingga Sekolah Unggul Garuda yang mencakup berbagai jenjang pendidikan di bawah sejumlah kementerian terkait.
Di sisi lain, pemerintah tetap menjalankan strategi efisiensi tanpa mengganggu layanan publik, termasuk pendidikan. Langkah yang dilakukan antara lain percepatan transformasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, peningkatan kinerja birokrasi, pengurangan perjalanan dinas non-esensial, optimalisasi rapat daring, serta penerapan flexible working arrangement (FWA) secara terukur.
Selain pendidikan, pemerintah juga memastikan layanan kesehatan esensial tetap berjalan normal dan tidak terdampak kebijakan efisiensi.
Pemerintah menegaskan, peningkatan kualitas sumber daya manusia tetap menjadi fokus utama pembangunan nasional. Upaya tersebut dilakukan dengan pendekatan yang lebih efektif dan efisien tanpa mengorbankan pelayanan kepada masyarakat.
(ws hendro/kus/madiuntoday)